Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari raya Idul Fitri, terutama kesiapan stok dan harga pangan. Bahkan, dia meminta semua pihak berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum yang mencoba berlaku curang demi keuntungan personal.

Djarot mengatakan,‎ kerap menemukan pedagang dan pengusaha yang mencoba memainkan harga pangan. Berkaca pada kecurangan tersebut, dia mengimbau agar transaksi non-tunai lebih digenjarkan sehingga dapat memperkecil celah kecurangan.

"Dengan begitu, beras subsidi akan tepat sasaran karena nggak lewat tengkulak. Kita harap jelang puasa, inflasi (di Jakarta) nggak tinggi. Kita fokus stabilitas harga, karena jelang puasa biasanya harga naik‎. Kita juga kerjasama dengan polri supaya kalau ketahuan ada yang nimbun kita laporkan, biar di tanggap," katanya di Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Rabu (17/5).

Dia menjelaskan, akan ada langkah untuk menyebarkan harga bahan pokok ke seluruh kawasan ibu kota. Harapannya, ini menjadi informasi bagi warga dan dapat memotong mata rantai oknum-oknum yang biasa mempermainkan harga selama bulan puasa.

"Ini pentingnya kita kasih info tiap saat (soal harga pangan) biar nggak ada oknum yang mempermainkan harga dan menimbun. Kita memotong mata rantai dari hulu ke hilir, makanya ada BUMD. Supaya kalau ada keuntungan itu kembali ke petani bukan ke pedagang besar dan tengkulak," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya tambahan agar nantinya harga kebutuhan pokok tetap stabil, khususnya untuk bawang merah. Cara membeli langsung bawang merah pada petaninya langsung pada saat musim panen tiba.

"Kadang orang Indonesia inflasi bukan karena harga makanan tapi bumbu. Kemarin bawang merah naik tinggi banget, sekarang lagi panen raya. Makanya kita suruh mereka beli pas panen ke petaninya. Harga bisa Rp 4500 perkilo. Makanya kita bikin gudang. Pas panen raya pemerintah harus intervensi, supaya petani bisa untung," ungkapnya.

Djarot mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kerjasama dengan provinsi lain untuk menstabilkan harga di Jakarta. Dia mengungkapkan, setidaknya ada 5 provinsi yang saat ini sudah bekerjasama dengan Jakarta.

"Makanya kita kerjasama sama Lampung, NTT, Jatim, Jateng, Jabar untuk menstabilkan harga. Kuncinya adalah sinergi BUMD, SKPD, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BI untuk menjamin betul kita siap menghadapi puasa dan Lebaran," tutupnya.