Merdeka.com - Satinah, TKI asal Semarang yang divonis hukuman pancung oleh negara Arab Saudi hingga kini belum jelas nasibnya. Padahal pemerintah Arab Saudi telah memberikan pengampunan terhadap Satinah dengan membayarkan diyat sebesar Rp 18 milliar.

Persoalannya adalah, diyat tersebut tak kunjung dibayar oleh pemerintah Indonesia dengan alasan terlambat dalam pengajuan anggaran yang dilakukan Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi (kemenakertrans) di DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengatakan, sebenarnya pihaknya sepakat untuk menyetujui permintaan diyat tersebut. Namun, kata dia, pengajuan dana Rp 18 miliar itu terlambat sehingga tidak dapat dicairkan.

"Sebenarnya kita akan menandatangani persetujuan anggarannya, tetapi masalahnya sudah tutup masa sidang dan tutup penganggarannya. Pada dasarnya kita menyepakati tenaga kerja bantuan kesana," ujar Nova di Gedung DPR Jakarta, Rabu (9/1).

Nova pun mempertanyan alasan keterlambatan pengajuan dana tersebut. Padahal, lanjut dia, Satinah sangat membutuhkan bantuan agar terhindar dari hukuman pancung.

"Nah kita juga bingung kenapa pengajuannya telat jadi ketika kita bahas jadi tidak bisa. Pas kita mau tanda tangan enggak bisa mekanisme pengangarannya sudah telat ini," imbuhnya.

Oleh karena itu, Nova akan meminta penjelasan terkait hal itu kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Sebab, menurutnya harus ada solusi akan hal itu.

"Karena harus ada solusi, tanda tangan untuk penganggaran tidak bisa tentu harus ada jalan lain. Jadi kita akan minta penjelasan menaker gimana penjelasannya ini akan dibawa raker," terang dia.

Selain itu, Komisi IX juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi I sebagai mitra kerja Kementerian Luar Negeri untuk mengatur waktu berapa lama penangguhan pembayaran biaya diyat.

"Pastinya selain menaker, tentu jalan diplomasi ada di Kemlu untuk mengatur waktu berapa lama pembayaran uang qisashnya," tandasnya.