Merdeka.com - Pengelolaan sampah di Kota Solo tak kunjung menemukan solusi. Dari semenjak pemerintahan Wali Kota Joko Widodo (Jokowi) hingga FX Hadi Rudyatmo saat ini, belum satupun investor yang sepakat mengelola sampah di TPA (tempat pembuangan akhir) Putri Cempo. Padahal kondisi penampungan akhir di Mojosongo tersebut sudah overload.

Persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memang cukup berat. Mereka menginginkan agar calon investor yang akan mengikuti lelang pengelolaan sampah TPA Putri Cempo memiliki aset bernilai minimal Rp 1 triliun. Bukan tanpa alasan, dengan kekayaan tersebut diharapkan perusahaan itu bisa mengantisipasi seandainya kerjasama pengelolaan menemui kendala di tengah jalan.

"Minimal peserta lelang harus punya duit Rp 1 triliun. Kalau ada permasalahan, modal investor masih bisa menalangi," ujar Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Hasta Gunawan, Rabu (17/9).

Menurut Hasta, besarnya aset perusahaan peminat lelang tersebut tak lepas dari nilai investasi yang ditawarkan pemkot, yakni sekitar Rp 425 miliar. Karena konsep yang ditawarkan adalah pengelolaan sampah menggunakan metode insenerasi atau mengubah sampah menjadi energi listrik.

Pemkot Solo tengah menyiapkan pelaksanaan lelang sampah TPA Putri Cepo untuk kali kedua, Oktober mendatang. Pada lelang pertama akhir April lalu pemkot gagal mendapatkan investor, lantaran hanya ada peserta tunggal. Padahal saat penjelasan lelang digelar, ada 12 calon investor yang mengikuti proses tersebut.