Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai empat terdakwa dugaan korupsi pengadaan tanah Bhakti Praja di Kabupaten Pelalawan bersalah. Mereka dituntut dengan pidana kurungan masing-masing 8 dan 10 tahun penjara.

Pantauan merdeka.com, Kamis (28/11), sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru itu, keempat terdakwa yang masing masing dituntut hukuman 10 tahun penjara dan 8 tahun penjara, ada yang menangis dan ada juga yang menahan sedih dengan berdiam diri.

Syahrizal Hamid, mantan Kepala BPN Pangkalan Kerinci, dan Tengku Al Azmi, mantan Staf BPN Pangkalan Kerinci. Keduanya dituntut hukuman selama 10 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Lamudin dan Tengku Alfian juga dituntut 8 tahun penjara.

"Kami Jaksa Penuntut Umum (JPU), menjatuhkan tuntutan hukuman kepada terdakwa Syafrizal Hamid selama 10 tahun serta denda Rp 350 juta, dan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar, atau subsider selama 5 tahun. Terdakwa Al Azmi dijatuhi tuntutan selama 10 tahun serta denda sebesar Rp 350 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 900 juta subsider 5 tahun," terang JPU Roby Siregar SH.

Sedangkan terdakwa Lamudin dan Tengku Alfian dijatuhi tuntutan hukuman yang sama, yaitu selama 8 tahun serta denda Rp 350 juta, subsider 5 tahun.

"Keempat terdakwa ini terbukti melanggar Pasal 2 junto Pasal 18 junto UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 KUHP tentang ikut serta melakukan tindak pidana," jelas Roby di hadapan majelis hakim yang diketuai Reno Listowo.

Usai JPU membacakan amar tuntutannya. Keempat terdakwa tampak berwajah muram dan sedih, dua di antaranya meneteskan air mata, disambut isak tangis para keluarga yang menyaksikan jalannya persidangan.

Melalui kuasa hukum masing masing terdakwa. Keempat terdakwa berencana akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang berikutnya pekan depan.

Seperti diketahui, empat terdakwa korupsi pengadaan lahan pembangunan Gedung Bhakti Praja yakni, Lahmudin alias Atta, mantan Kadispenda Pelalawan. Syahrizal Hamid, mantan Kepala BPN Pelalawan. Al Azmi, Kabid BPN di Pelalawan, dan Tengku Alfian Helmi, staff BPN Pelalawan. Dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pengkalan Kerinci, Robby Siregar SH ke persidangan.

Akibat perbuatan keempat terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri maupun bersama sama, sehingga negara menderita kerugian sebesar Rp 38.087.239.600.