Merdeka.com - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMK, MA tahun ini benar-benar kacau balau. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pelaksanaan UN kembali harus ditunda pelaksanaannya menjadi Jumat (19/4).

Padahal sebelumnya, UN yang sedianya dilaksanakan serempak pada Senin (15/4) telah mengalami penundaan menjadi Kamis (18/4). Penundaan itu dilakukan di 11 provinsi Indonesia tengah.

"Kita terpaksa lakukan penundaan pelaksanaan UN tingkat SMA/MA/SMA Luar Biasa hari ini dan baru dilakukan Jumat (19/4) karena kondisi naskah UN yang tidak lengkap," kata Wali Kota Kupang, Jonas Salean usai menggelar rapat bersama Kadispora Kota Kupang dan jajaran serta seluruh kepala sekolah penyelenggara UN di daerah itu.

Salean mengatakan, penundaan pelaksanaan UN disebabkan belum tersalurkannya semua naskah soal UN di daerah itu. Menurutnya, kebutuhan naskah UN yang harus disalurkan ke 31 sekolah penyelenggara di Kota Kupang berjumlah 1.065 sampul.

Sementara, saat ini baru 360 sampul saja yang sudah tersalurkan. Karena itu, pemerintah Kota Kupang mengambil kebijakan untuk melakukan penundaan.

Berdasarkan hasil rapat dengan jajaran Pendidikan di Kota Kupang, bersama utusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disepakati kekurangan naskah UN bisa diperbanyak dengan foto kopi.

"Karena itu pelaksanaan UN bisa dilakukan Jumat," katanya seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memperbanyak naskah UN dengan cara foto kopi, sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bernomor 3868/G/EP/2013 tanggal 17 April 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Khairil Anwar Notodiputro.

"Dasar itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan UN tingkat SMA Jumat," katanya.

Namun demikian, dia mengaku kecewa dengan amburadulnya penyaluran soal UN yang terjadi saat ini. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya menyerahkan penggandaan naskah UN kepada setiap daerah di tingkat provinsi. Sebab, gubernur selaku kepala wilayah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.

"Pengalaman selama ini naskah UN dicetak di masing-masing daerah provinsi dan tidak ada masalah, seperti saat ini. Karena itu sebaiknya dikembalikan ke pemerintah daerah," katanya.