Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) merasa keberatan dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk dua orang advokat, Refly Harun dan Todung Mulya Lubis menjadi anggota tim seleksi Calon Hakim Konstitusi unsur pemerintah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar pada Kamis (11/12).

Menanggapi hal tersebut, Refly Harun mengatakan MK tak perlu khawatir. Refly dan Todung siap menyodorkan tokoh-tokoh kredibel yang layak untuk menjadi hakim KM.

"MK jangan khawatir. Pansel akan kirim calon terbaik ke sana," kata Refly kepada merdeka.com, Jumat (12/12).

Refly berjanji Pansel akan bekerja secara transparan, sehingga masyarakat bisa melihat proses seleksi secara terbuka.

"Pansel akan bekerja secara transparan dan partisipatif. Masyarakat bisa lihat proses seleksi," ujarnya.

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Ghaffar kemarin mengatakan RPH yang digelar kemarin mengamanatkan kepada Ketua MK untuk mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali dua nama tersebut. Ini lantaran baik Refly maupun Todung merupakan advokat yang tercatat aktif berperkara di MK.

"Untuk menjaga objektivitas, kiranya presiden dapat mempertimbangkan kembali keanggotaan kedua nama tersebut," ujar Janedjri di kantornya, Jakarta, Jumat (12/12).

Janedjri mengatakan terdapat kekhawatiran terdapat bias kepentingan disebabkan profesi Refly dan Todung sebagai advokat. Hal ini hanya sebatas untuk menjaga independensi supaya hakim yang terpilih nantinya dapat menjaga independensi dan imparsialitas.

"Demi objektivitas pansel, harapannya ke depan hakim yang terpilih dapat menjaga independensi dan imparsialitas dalam menjalankan wewenang konstitusi dari MK," kata dia.

Keberatan tersebut termuat dalam surat dengan nomor 2777/HP.00.00/12/2014 tentang Panitia Seleksi. Surat tersebut telah dikirimkan kepada Presiden Jokowi pada Kamis (11/12) kemarin

"Belum mendapat tanggapan dari presiden. Karena baru kemarin sore," ungkap Janedjri.

Lebih lanjut, Janedjri tidak mau berspekulasi apabila surat tersebut apakah diterima atau ditolak oleh Presiden Jokowi. Dia menerangkan, MK sebenarnya tidak mempermasalahkan siapapun hakim yang terpilih.

"Asal terpilih oleh tim seleksi yang objektif," tandasnya.