Merdeka.com - Kurangnya pegawai penjaga Lapas dan Rutan ditengarai menjadi salah satu penyebab berulangnya kerusuhan di Lapas dan rutan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Kementerian Hukum dan HAM sudah mengoordinasikan persoalan ini dengan instansi lainnya.

"Pak Menteri (Hukum dan HAM Amir Syamsuddin) dan pimpinan setingkat menteri sudah berkoordinasi untuk mengatasi kurangnya personel ini," jelas Plh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Krisbanu, kepada wartawan di Lapas Labuhan Ruku, Senin (19/8).

Menindaklanjuti koordinasi itu, Kementerian Hukum dan HAM memerintahkan seluruh pihak Lapas dan Rutan untuk meningkatkan kewaspadaan. Mereka berkoordinasi dengan TNI dan Polri. "Ya ini menindaklanjuti koordinasi pimpinan setingkat menteri itu. Saya yakin Kapolri dan Panglima TNI juga memerintahkan jajarannya untuk membantu pengamanan," jelasnya.

Terpisah, Kapolda Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan menyatakan sudah memerintahkan jajarannya untuk membantu pengamanan Lapas dan Rutan. "Saya sudah memerintahkan anggota saya untuk mengamankan Lapas dan rutan di wilayahnya," ucapnya di sela-sela evakuasi 500-an napi dari Lapas Labuhan Ruku ke 13 Lapas dan Rutan yang ada di Sumut.

Syarief memaparkan sejauh ini, sudah 25 napi atau tahanan yang tertangkap kembali. Beberapa di antaranya menyerahkan diri.

Saat ini, Polda Sumut melibatkan, intelijen serta reserse Polda Sumut dan dari Polres yang bertetangga dengan Polres Batubara untuk membantu pencarian napi atau tahanan yang melarikan diri.

"Karena Polres Batubara adalah Polres Persiapan maka harus di back up," jelasnya.

Syarief juga belum bisa memastikan jumlah napi dan tahanan yang kabur dari Lapas Labuhan Ruku. "Saya berharap tidak tambah lagi dari 30 orang, tapi kita akan mendata ulang. Seperti kejadian di Lapas Tanjung Gusta, semula angkanya masih belum jelas kan belakangan baru diketahui jumlah napi yang kabur 212 orang," pungkasnya.