Merdeka.com - Rencana penyelenggara Festival Film Purbalingga (FPP) memutar film 'Pulau Buru Tanah Air Beta' tidak terlaksana. Sebab, sekelompok massa menamakan diri dari Aliansi Pemuda Cinta Pancasila menghentikan gelaran.

Puluhan massa itu datang sekitar pukul 14.30 WIB. Sambil meneriakkan yel-yel. Mereka meminta kepada Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga menyelenggarakan FFP menghentikan pemutaran film, digelar di aula Hotel Kencana Purbalingga, Jumat (27/5).

"Hentikan pemutaran, karena itu adalah film propaganda komunis," kata salah seorang dari kerumunan massa.

Massa yang merangsek ke gedung pemutaran, diadang puluhan polisi dari Polres Purbalingga berjaga di gerbang hotel. Sempat terjadi aksi dorong oleh massa. Namun polisi berhasil menahannya.

Beberapa saat kemudian sempat terjadi negosiasi antara petugas dan massa. Namun, hal itu belum membuahkan hasil. Dalam orasinya, massa yang beberapa di antaranya mengenakan pakaian loreng hitam-oranye menyebut film tidak perlu diputar.

"Jangan putar film Buru, karena itu membuka luka masa lalu," kata koordinator aksi, Herry W.

Herry beralasan, film 'Pulau Buru Tanah Air Beta' tak layak diputar di FFP karena hanya mengungkit masa lalu. Ketika diajak untuk menonton bersama, dia menolaknya.

"Tak perlu (menonton). Alasannya tidak ada," ujar Herry.

Akhirnya, Direktur FFP, Bowo Leksono, bernegosiasi dan bersedia film 'Pulau Buru Tanah Air Beta' tidak diputar.

"Tetapi saya minta, semua teman-teman PP nonton film dua karya anak SMA Purbalingga," kata Bowo.

Keinginan itu tidak langsung direspon setelah kesepakatan tercapai. Namun, Bowo mendesak anggota ormas itu menonton. Akhirnya, mereka memasuki arena dan menonton film dokumenter karya anak SMA Purbalingga, berjudul 'Kami Hanya Menjalankan Tugas, Jenderal'.

Meski begitu, massa menolak pemutaran film 'Pulau Buru Tanah Air Beta', akhirnya keluar sebelum tayangan usai. Tak lama, rombongan massa pergi sekitar pukul 16.00 WIB.

Bowo mengaku kecewa dengan kelompok massa itu.

"Pemutaran film ini sudah kami programkan sebelumnya, dan tentunya ini sangat mengecewakan," ujar Bowo.

Bowo menjamin, peristiwa ini tidak akan menyurutkan semangat membuat film.

"Kami sebagai tukang putar film enggak mungkin berhenti untuk memutar film," ucap Bowo.

Sementara itu, programmer FFP 2016, Dimas Jayasrana mengemukakan, penghentian paksa pemutaran film 'Pulau Buru Tanah Air Beta' baru pertama terjadi dalam festival film di Indonesia.

"Kami menilai ini bukan soal menang atau kalah, tetapi kami sudah berusaha. Dan ternyata, jika di belahan dunia lain sudah berbicara bagaimana cara membuat kereta cepat yang bisa menempuh jarak jauh, di sini kita masih diributkan soal seperti ini," lanjut Dimas.

Dimas menambahkan, film karya sutradara Rahung Nasution itu bukan yang pertama atau yang terakhir, untuk menggambarkan konflik pada 1965. Dia menyebut ada beberapa film terdahulu, seperti 'Mass Grave' karya Lexy J. Rambadeta, menggambarkan penggalian kuburan massal orang-orang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia di Jawa Tengah.

'Dalam konteks di sini, kami tidak membela film Rahung, tetapi kami membela akal sehat," ujar Dimas.