Merdeka.com - Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo memilih Rini Mariani Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor Transisi yang dibentuknya. Pada 2013 lalu, Rini pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tujuh jam lamanya terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Saat itu, KPK menganggap Rini tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Dikonfirmasi soal itu, Jokowi sempat geram. Menurut Jokowi , Rini tak bisa disangkutpautkan dengan kasus BLBI.

"Dikit-dikit diduga (terlibat BLBI). Diduga apa? Kalau sudah ketangkap itu baru. Kalau cuma diduga-duga saya juga bisa," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/8).

Jokowi mengaku memilih Rini sebagai Kepala Staf Kantor Transisi tidak sembarangan. Jokowi mengaku telah melihat rekam jejak Rini yang menjabat di pemerintahan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Megawati Soekarnoputri.

"Gak yakin gimana? Saya sudah lihat rekam jejaknya semenjak saya kenal," tutupnya.

Pada Selasa (25/6/2013), Rini sempat ditanyai wartawan soal pemeriksaan KPK terhadapnya terkait BLBI. Namun saat itu Rini menolak berkomentar.

"Tidak ada komentar, tanya ke KPK sendiri saja," ujar Rini usai pemeriksaan di KPK.

Rini yang menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sejak pukul 09.55 WIB, dimintai keterangan terkait penyelidikan KPK soal SKL (Surat Keterangan Lunas) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya dimintai keterangan sebagai anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), sisanya tanya KPK saja," ujar dia.

KPK juga sebelumnya sudah meminta keterangan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2001-2004 Laksamana Sukardi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli , mantan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Bappenas 2001-2004, Kwik Kian Gie .

Pada 2008, KPK telah membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan Kejaksaan Agung karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim yaitu mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp 28,4 triliun.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan pengusutan pemberian SKL pada kasus BLBI ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut, di samping pengusutan tindak pidana kasus ini dan perihal pengembalian aset.

"Ini beberapa hal yang diselidiki oleh KPK adalah berkaitan dengan kewajiban si penerima SKL itu," ujar Johan di gedung KPK Jakarta, beberapa waktu lalu.

Johan menjelaskan ada beberapa perihal yang perlu diselidiki terutama soal kewajiban penerima SKL sudah sesuai atau belum, sehingga perlu diselidiki karena dicurigai ada dugaan tindak pidana korupsi.

"Namun belum ada kesimpulan sampai ke situ," jelas Johan.