Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Nuril Huda (sebelumnya berinisial 'N'). Hakim yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun membantah dugaan yang menyebut dirinya meminta uang kepada pengacara sebesar Rp 20 juta.

"Yang pasti terjadi adalah kesalahpahaman, karena saya tidak pernah meminta sepeser pun. Saya juga tidak kenal dengan pelapor," ujar Nuril Huda membacakan pembelaan dalam sidang MKH di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (6/3).

Nuril mengatakan, adanya data elektronik berupa rekaman video yang memperlihatkan adanya serah terima uang merupakan rekayasa dari pelapor. Sebab, saat video itu dibuat, pelapor menyatakan uang tersebut diberikan secara ikhlas membantu PN Pangkalan Bun mengumpulkan uang guna peresmian gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangkaraya.

"Data rekaman itu dibuat untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti pihak yang bersangkutan untuk dipecat," terang Nuril.

Selanjutnya, Nuril menyatakan, pihak pelapor datang sebagai tamu yang tidak diundang. "Dia mendatangi saya waktu saya berada di kantor," ungkap dia.

Lebih lanjut, Nuril meminta majelis hakim untuk menolak bukti rekaman tersebut. "Jika terhadap rekaman itu majelis tetap menilai sebagai sebuah penyimpangan, saya hanya menjalankan tugas sebagai seksi dana yang ditugaskan dari Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pengadilan Tipikor. Dan saya tidak mengetahui pelapor berperkara, karena dia mengatakan ikhlas memberikannya," pungkas Nuril.

Saat membacakan pembelaan, Nuril sempat berhenti dan menangis. Pria yang mengenakan setelan safari itu sempat mengusap air matanya di hadapan majelis hakim.

Sebelumnya, KY menerima laporan yang menyatakan hakim Nuril Huda meminta sejumlah uang sebesar Rp 20 juta kepada pengacara. Hal itu dilakukan karena Hakim Nuril mendapat instruksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah untuk mencari dana guna peresmian gedung Pengadilan Tipikor Palangkaraya.