Merdeka.com - Pemkab Banyuwangi menerima Anugerah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan. Penghargaan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Istana Bogor, Rabu (6/12).

Anugerah Dana Rakca diberikan Kemenkeu kepada daerah berkinerja pengelolaan keuangan terbaik. Selain itu, kinerja peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama. Hanya tiga kabupaten yang mendapat anugerah itu. Untuk provinsi, tiga yang mendapatkannya, yaitu Jatim, Sumbar, dan Sumsel.

"Terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan. Ternyata yang dilakukan Banyuwangi dipotret dan diapresiasi pemerintah pusat. Ini kebanggaan sekaligus pemicu semangat untuk terus mengembangkan daerah dalam rangka menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi," kata Anas saat dihubungi.

"Kami juga berterima kasih ke Gubernur Jatim Pakde Karwo dan Wagub Jatim Gus Ipul yang selama ini terus membantu pengembangan Banyuwangi," imbuh Anas.

Bupati Anas terima Anugerah Dana Rakca ©2017 Merdeka.com

Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi berupaya mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, mulai perencanaan, penganggaran, tata kelola, audit hingga evaluasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Dengan sistem ini, semua terintegrasi online. Bahkan kami dorong ke pengelolaan keuangan desa melalui e-village budgeting dan e-monitoring system," kata Anas.

Penyusunan laporan keuangan Banyuwangi, imbuh Anas, telah menggunakan sistem berbasis aktual, bahkan termasuk yang pertama di Indonesia menerapkan sistem tersebut sejak 2014.

Anas menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik tidak semata-mata untuk kepentingan administratif memenuhi hukum keuangan negara. Tapi harus berdampak ke ekonomi masyarakat.

"Jadi ini bukan hanya aspek administratif, karena pemerintah pusat mendorong bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus tercermin dari peningkatan layanan dasar publik dan ekonomi warga," papar Anas.

Dia menambahkan, peningkatan ekonomi terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi dari Rp 32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 66,34 triliun pada 2016. Pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun.

"Dari sisi pelayanan publik, ada program Smart Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan. Ada Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan," papar Anas.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga memberikan penilaian A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk Banyuwangi, yang menempatkan kabupaten itu sebagai satu-satunya yang mendapatkan nilai A se-Indonesia.