Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sentot Djamaludin marah besar terkait adanya laporan pungli yang dilakukan oleh kalangan pejabat eselon lll (camat) Kabupaten Kediri pada kepala desa se- Kabupaten Kediri.

Menurut Sentot, pungli tersebut langsung diminta pada kepala desa dengan nilai Rp 4.000.000 per kepala desa.

"Sudah banyak laporan kalau mereka sempat diminta membayar pada pihak kecamatan dengan nilai masing-masing Rp 4.000.000 tanpa ada keterangan jelas peruntukannya," terang Sentot pada wartawan, Senin (25/11).

Sentot sempat menanyakan langsung pada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Desa (BPMPD) Satirin yang diduga kuat mengetahui aksi pungli tersebut. Pertanyaan dilontarkan dalam rapat pembahasan Perubahan anggaran RAPBD di gedung DPRD Kabupaten Kediri, Senin (24/11).

Namun jawaban Satirin mengisyaratkan dirinya tidak mengetahui terkait dengan pertanyaan Sentot Djamaluddin. "Saya memang benar benar tidak tahu dengan pungli tersebut pada kades se-Kabupaten Kediri," ungkap Satirin.

Satririn siap diklarifikasi dengan para kepala desa dan juga camat bahwa dirinya merasa tidak menjadi koordinator pungli. "Saya berharap agar Inspektorat Pemkab Kediri segera menangani kasus tersebut, biar semuanya jelas," ujarnya.

Sementara itu dengan adanya temuan tersebut dewan juga akan melakukan dan membawa permasalahan tersebut pada rapat komisi dewan.