Dipo Alam heran DPR tak galak soal Ujian Nasional amburadul

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku heran dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama Komisi X. Sebab, wakil rakyat yang biasanya bersuara, kini tidak 'galak' dalam menyikapi kekacauan jadwal UN tahun ini.

"Agak heran kok Komisi X DPR RI anteng. Saya belum liat, biasanya agak galak, suka nanya, buat panja, gitu. Jadi, saya agak bertanya-tanya, biasanya langsung buat panja, atau meminta pengunduran diri si A, si B, tapi sekarang kok, tenang, anteng," katanya di Hotel Empire, Brunei Darussalam, Rabu (24/4), seperti dilansir Antara.

Dia menambahkan, DPR selaku wakil rakyat seharusnya 'galak' atas kekacauan yang terjadi selama penyelenggaraan UN. Padahal kejadian itu membuat masyarakat dan peserta UN merasa kecewa.

Dipo menduga aksi diam DPR itu terjadi karena saat ini sudah mendekati Pemilihan Umum 2014.

Setelah mendengar penjelasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh serta dan Dirjen Anggaran, DPR turut menyumbang perubahan anggaran UN. Alhasil, kondisi itu memberikan dampak atas amburadulnya UN.

"Di mana posisi DPR di UN ini? Saya 'concern' juga solusi kurikulum baru, percetakan-percetakan juga. Kalau tenang-tenang semua, saya jadi bertanya pada diri saya gitu," katanya.

Terkait amburadulnya UN, pemerintah telah membentuk tim investigasi yang melibatkan Badan Intelijen Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretaris Negara. "Ini kan 'concern' kita supaya kabinet berjalan lancar, dilaporkan sebagai bahan evaluasi," katanya.

Keterlambatan pengiriman naskah soal ujian nasional ke 11 provinsi di Indonesia bagian tengah berakibat pada penundaan pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA atau sederajat yang seharusnya berlangsung pada tanggal 15-18 April.

Ke-11 provinsi itu adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.