Merdeka.com - Bupati Bogor Rachmat Yasin diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik KPK. Dia membantah terlibat

"Secara umum saya sampaikan apa-apa yang saya tahu dan jadi kewenangan saya. Seperti misalnya penerbitan sertifikat, penetapan lokasi, kemudian pengesahan site plan," ujar Rachmat di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12).

Rachmat mengatakan kesaksiannya hari ini lebih pada fungsi sebagai pejabat administrasi daerah. Dia menegaskan tidak ikut mengatur dalam proses pembangunan Hambalang dan hanya mengizinkan pembuatan layoutnya.

"Jadi nggak ada pelanggaran yang saya lakukan terhadap penerbitan site plan itu. Kalau pun ada izin karena penetapan lokasinya sudah di buat bupati sebelum saya," jelasnya lagi.

Kemudian dalam proses penetapan site plan pembangunan tersebut, Rachmat mengaku dihubungi Sesmenpora yang saat itu dijabat Wafid Muharram. "Yang menghubungi saya sesmenpora bersama stafnya. Termasuk di antaranya Pak Deddy Kusdinar," katanya.

Terkait site plan Hambalang yang tidak disertai studi amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), Rachmat berkelit persoalan antara amdal dengan site plan sangat berbeda. Menurutnya studi amdal itu harus diprakarsai oleh Kemenpora sendiri.

"Yang diminta bukan amdal tapi dokumen amdal. Itu berbeda. Amdal itu jadi keharusan pemrakarsa dari Kemenpora," ujarnya.

Rachmat Yasin hari ini menjalani pemerikaan sebagai saksi untuk dua tersangka Hambalang yakni Deddy Kusdinar dan Andi Alfian Mallarangeng. Rachmat diduga ikut melakukan pelanggaran undang-undang. BPK menyebut Bupati Bogor menandatangani rencana tapak (site plan) meskipun Kemenpora belum atau tidak melakukan studi amdal terhadap proyek Hambalang.

Tindakan itu diduga melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan, dan Peta Situasi. Hal itu seperti tertulis dalam laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Hambalang.