Merdeka.com - Sejumlah elemen buruh di Jawa Tengah melakukan gugatan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jateng 2014 yang ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pada 18 November 2013 lalu. Gugatan itu dilakukan oleh KSPI Jateng, PGRI, FSPMI, FSP KEP, ASPEK Indonesia, FSPI ISI, FSP FARKES Reformasi, FSP Pariwisata Reformasi, SP PPMI dan FSP KAHUTINDO dengan jumlah anggota 200 ribu orang.

Gugatan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng 2014 dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jateng, pagi tadi.

Dalam materi gugatan disebutkan UMK Kabupaten Karangnayar tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan pasal 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Keputusan Presiden RI nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan pasal 21 tentang penetapan UMP, upah sektoral dan sistem pengupahan di provinsi.

"Dan pembahasan UMK di Kabupaten itu (Karanganyar-red) tidak melalui Dewan Pengupahan, karena hanya melalui tripartit, " jelas Ketua KSPI Jateng Dono Raharjo, Jumat (14/2).

Selain itu, disebutkan pula adanya indikasi konspirasi yang dilakukan Bupati Karanganyar. Sebab, berdasarkan sidang Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit pada Selasa 20 Oktober 2013 ditetapkan nominal angka sebesar Rp 1.129.321,57. Namun rekomendasi Bupati yang diajukan kepada Gubernur Jateng mengenai UMK Kabupaten Karanganyar justru hanya sebesar Rp 1.060.000.

Atas dasar itulah, Dono meminta kepada majelis hakim PTUN Jateng yang akan menyidangkan perkara gugatan untuk membatalkan secara hukum SK Gubernur Jateng tentang penetapan UMK 2014.

"Gugatan KSPI sudah prosedural dengan melalui jalur hukum, karena negara kita negara hukum. Ternyata tidak akan mungkin Gubernur mengubah SK nya hanya dengan buruh turun ke jalan. Kalah atau menang itu kewenangan hakim di PTUN. Kami menggunakan hak sebagai warga negara," tandasnya.

Kuasa Hukum KSPI, Sigit Djoko Prijono mengaku gugatan serikat pekerja memungkinkan untuk dikabulkan. Mengingat, prosedur penentuan UMK di Kabupaten Karanganyar jelas mengandung konspirasi dengan Bupati.

"Karena berubahnya angka dari kesepakatan awal yang dibahas serta yang dibawa Bupati ke Gubernur berbeda," tegasnya.

Meski belum mendapatkan jadwal pasti kapan gugatan terkait perkara itu disidangkan, pihaknya mengaku akan tetap mengawal perkara tersebut hingga tuntas.

Diketahui, ketetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jateng 2014 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 16,6 persen. Penetapan UMK Jateng tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2014 itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/60 Tahun 2013 tertanggal 18 November 2013.

Sementara, penetapan besaran UMK Jateng 2014 oleh Gubernur Jateng itu dikatakan telah melalui proses "rembugan" yang melibatkan unsur tripartit, termasuk di dalamnya pengusaha dan para pekerja serta setelah menerima usulan tertulis dari bupati/wali kota di 35 daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan penetapan tersebut, UMK di Kota Semarang sebesar Rp 1.423.500 menjadi UMK tertinggi di Jateng. Sedangkan UMK terendah di Kabupaten Purworejo Rp 910.000.