Merdeka.com - Peristiwa tidak biasa terjadi di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (3/4). Jika umumnya hakim yang mengontrol pertanyaan jaksa dan penasihat hukum, kali ini justru pertanyaan hakim yang diprotes jaksa.

Kejadian ini terekam dalam sidang dugaan korupsi di Dinas PU Deliserdang dengan terdakwa Kadis PU Deliserdang Faisal dan Bendahara Dinas PU Deliserdang Elvian. Mereka didakwa melakukan korupsi di instansi itu sehingga merugikan negara Rp 105,83 miliar.

Pada persidangan ini, jaksa menghadirkan saksi ahli, Maruahal Sihombing, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia memaparkan, berdasarkan audit yang mereka lakukan, terdapat sekitar Rp 7 miliar potensi kerugian negara

"Potensi yang kita temukan dari pemeriksaan fisik pengerjaan di lapangan, yakni pekerjaan swakelola," ujar Maruahal.

Ketua Majelis Hakim Denny L Tobing kemudian mempertanyakan kenapa kerugian negara yang ditemukan BPK berbeda dengan yang ditemukan jaksa. "Kenapa bisa berbeda itu saksi? Berapa sebenarnya jumlah kerugian negara? Apakah benar sesuai dakwaan jaksa yang menemukan kerugian negara Rp 105 miliar?" tanya hakim Denny.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) PDE Pasaribu langsung keberatan dengan pertanyaan Denny. Dia menilai majelis hakim berpihak kepada terdakwa. Sebab menurutnya, majelis hakim seharusnya menanyakan keahlian saksi.

"Sebentar majelis, dalam persidangan ini nampak ada keberpihakan majelis. Kenapa majelis hanya mempertanyakan dakwaan kami? Kenapa majelis tidak mempertanyakan keahlihan saksi? Kalau majelis ragu terhadap saksi ahli yang kami hadirkan, majelis bisa menghadirkan ahli lain. Karena pertanyaan itu seharusnya pertanyaan yang harus dilontarkan penasihat hukum, bukan majelis," ujar PDE Pasaribu.

Majelis hakim sempat terdiam mendengar keberatan jaksa. Dia kemudian menjawab, "Begini jaksa, kami hanya memastikan supaya kami nanti tidak mengarang-karang dalam hal kerugian negara" kata Denny.

Mendengar jawaban Denny, PDE Pasaribu meminta agar majelis hakim menghadirkan saksi ahli jika ragu atas dakwaan jaksa soal kerugian negara. "Kalau seandainya majelis ragu dengan pembuktian kami, sesuai ketentuan KUHAP tentunya hakim bisa menghadirkan ahli lagi. Bukannya majelis mengungkapkan apa keraguan majelis terhadap ahli. Dan untuk penasihat hukum terdakwa, jika memang Anda keberatan, bisa nanti dituangkan dalam pledoi," tegas jaksa kembali.

Majelis hakim dalam persidangan ini banyak disorot. Mereka menjadi perhatian karena mengubah status Faisal dan Elvian dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah. Kesehatan kedua terdakwa yang jadi pertimbangan mereka karena dinyatakan sama-sama menderita dyspepsia, yaitu nyeri pada ulu hati. Padahal mereka tampak sehat selama persidangan.

Karena menjadi tahanan hakim, masa penahanan Faisal dan Elvian pun habis. Keduanya telah bebas dari tahanan.