Merdeka.com - Din Syamsuddin, ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga Koordinator Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) menyayangkan keterlibatan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dalam kasus suap. Dia meminta Menteri ESDM Jero Wacik ikut bertanggung jawab lantaran posisinya sebagai atasan Rudi dan pemimpin pengawas internal migas.

"Dia juga seharusnya tanggung jawab dong. Kalau ada pengawas yang kemudian menimbulkan penyimpangan, artinya dia tidak menunaikan kewajibannya. Jangan hanya pernyataan prihatin-prihatin, terkejut, pernyataan itu memandang remeh permasalahan, harus ada tindakan," sindir Din saat dimintai tanggapannya usai berkunjung ke Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8).

Dia menambahkan, biasanya korupsi di tingkat pejabat melibatkan banyak pihak, tak terkecuali orang pengaruh di negeri ini. Untuk itu dia meminta KPK benar-benar mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya.

"Mendukung dan mendorong gerak cepat KPK terus memberantas korupsi di sektor migas, yang nyata-nyata telah merugikan rakyat, agar diberantas sampe ke akar dan pucuknya," tegasnya.

Tak cuma Jero, Din juga menegaskan kejadian ini menjadi tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bagi saya tanggung jawab moral pejabat terkait pada presiden secara moral," tambahnya.

Din mengatakan seharusnya blok migas yang mau selesai dan dikuasai asing seyogyanya dikembalikan ke negara, dan tidak memperpanjang kontrak perusahaan asing.

"Kalau Kementerian ESDM memperpanjang, ini ada apa-apanya. Mengapa tidak mau menyerahkan pada negara. Serahkan ke badan usaha mana yang dibentuk baru, silakan. Kan investasinya sudah berakhir, maka kalau diperpanjang pasti ada kongkalikong pejabat yang berkolusi dengan asing. Nanti kita kirim ke presiden," paparnya.

Siang ini, Din mendatangi KPK bersama Fahmi Idris dan Fuad Bawazier. Mereka mengatasnamakan GMKN yang terdiri dari 26 anggota, siap membantu KPK dalam pengusutan mafia migas.