Merdeka.com - Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai, pernyataan Din Syamsudin terkait pemakzulan merupakan masukan yang penting. Dosen Pemikiran Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu bicara tiga syarat memakzulkan kepala negara merujuk pendapat pemikir politik Islam, Al Mawardi.

"Komentar Pak Din merupakan masukan penting. Sifatnya masih normatif," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Selasa (2/6).

Hendrawan menilai, syarat yang dibicarakan Din berlaku umum. Dia mengatakan, perlu program kerja dan kepemimpinan nasional yang menekankan keadilan, kedaulatan ekonomi dan pelaksanaan strategi cerdas berbasis data agar syarat tersebut tidak terpenuhi.

"Agar syarat tersebut tidak dipenuhi, program-program kerja dan kepemimpinan nasional memang menekankan komitmen untuk keadilan, kedaulatan ekonomi dan pelaksanaan strategi yang cerdas berbasis data yang akurat," kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan, masalah pemakzulan presiden sudah diatur dalam UUD 1945. Dia mengatakan, pernyataan Din tak perlu diperkeruh dan ditafsirkan bermacam-macam.

"Jadi tidak perlu diperkeruh atau ditafsirkan macam-macam. Dan kita jangan menghabiskan energi untuk bicara hal-hal yang tidak penting dan tidak produktif," kata dia.

Anggota Komisi XI DPR itu meminta sebaiknya fokus untuk menghadap Covid-19.

"Sekarang fokus kita adalah membangun gotong royong dan jiwa juang berskala besar. Kita harus menggerakkan roda ekonomi sekaligus aman dari ancaman Covid-19," ucap Hendrawan.

Diberitakan, Dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin mengungkapkan, ada tiga syarat untuk memakzulkan kepala negara. Tiga syarat ini merujuk pada pendapat pemikir politik Islam, Al Mawardi.

Syarat pertama, tidak adanya keadilan. Pemimpin bisa dimakzulkan bila tidak bisa berlaku adil, misalnya hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya.

"Prinsip freedom menyerukan kepada rakyat untuk melawan pemimpin yang zalim, kepemimpinan yang tidak adil terutama jika kepemimpinan itu membahayakan kepentingan bersama seperti melawan konstitusi," kata Din.

Syarat kedua, lanjut Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu, ketika pemimpin tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Pemimpin tersebut juga tidak memberi ruang bagi dunia akademik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman akademik, pemberangusan mimbar akademik itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam praktik-praktik sebaliknya adalah pembodohan kehidupan bangsa," jelas Din.

Terakhir, pemimpin bisa dimakzulkan ketika dia kehilangan kewibawaan dan kemampuan memimpin, terutama dalam masa kritis. Terlebih, jika dalam situasi kritis, pemimpin mudah didikte atau ditekan orang di sekelilingnya atau pihak luar.

"Seorang pemimpin itu akan dilihat saat situasi kritis, bisakah dia memimpin? Maka oleh para ulama mengatakan bisa dimakzulkan jika seorang pemimpin tertekan oleh kekuatan-kekuatan lain, terdikte kekuatan-kekuatan lain, terdikte oleh orang baik warga atau orang terdekatnya untuk bisa menjalankan kepemimpinannya," papar Din.