Merdeka.com - Sebanyak 15 ribu kader Posyandu dan PKK di Kota Bekasi, Jawa Barat dipaksa mengembalikan honor sudah diterima pada 2014 lalu. Tetapi, sejumlah kader mengaku keberatan.

"Kami keberatan dengan harus mengembalikan uang itu, karena itukan aspirasi Wali Kota memperjuangkan honor kader Posyandu, bukan kami yang memaksa minta," kata salah satu kader di Kelurahan Jatiasih enggan disebut namanya, Minggu (5/7).

Hal senada juga disampaikan kader Posyandu di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede. Menurutnya, nilai honor diminta dikembalikan cukup besar bagi seorang ibu rumah tangga. Apalagi, honor diterima itu sudah habis dipakai buat kebutuhannya.

"Sekarang kalau diminta kembalikan kita juga bingung duit darimana, karena lumayan besar bagi kami," ujar ibu satu anak ini.

Dia mengaku kaget setelah mendapatkan informasi bila honor diterima selama enam bulan itu diminta dikembalikan. Bahkan mereka diminta membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang tersebut dengan batas waktu segera.

"Kami dimintai tanda tangan melalui surat pernyataan bersedia mengembalikan dengan batas waktu ditentukan," ucap dia.

Dalam surat pernyataan terdapat pula tanda tangan dari Lurah, Camat, dan Kapermas Kota Bekasi. Surat itu diminta paling lambat 26 Juni 2015.

Hal itu dilakukan lantaran Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan pembayaran dana ke Kader Posyandu dan PKK Kota Bekasi sebanyak Rp 17,6 miliar dalam kurun Januari hingga Juni 2014.

Dasar pemberian honor itu adalah Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 25 tahun 2014 terbit pada Juli 2014. Beleid itu mengatur pemberian honor Rp 200 ribu per bulan kepada 15 ribu kader, dilaksanakan pada periode Juli hingga Desember 2014. Tetapi, pemerintah membayarnya dari Januari sampai Desember 2014.

Akibatnya, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas) Kota Bekasi diminta membuat mekanisme penarikan kelebihan pembayaran sebesar Rp 17.664.000.000 (Rp 17,6 miliar) ke kas negara.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, para kader tak diharuskan mengembalikan uang tunai. Karena ada tenggat selama setahun, pemerintah akan memotong Rp 100 ribu setiap bulan honor yang belum dibayarkan.