Merdeka.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar enggan menanggapi laporan koalisi masyarakat selamatkan MK ke Dewan Etik Hakim. Patrialis dilaporkan karena diduga ikut berkomentar soal RUU Pilkada yang tengah ditangani MK.

"Pak Patrialisnya tidak bersedia diwawancarai," kata Humas MK Kencana lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (23/9).

Sebelumnya Koalisi masyarakat sipil selamatkan MK yang terdiri dari LSM bidang hukum, seperti ILR, ICW, YLBHI dan Perludem akan melaporkan hakim konstitusi Patrialis Akbar, karena diduga melakukan pelanggaran kode etik Hakim MK. Patrialis dilaporkan karena ikut berkomentar soal perkara yang tengah ditangani MK.

"Berkomentar saat kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)," kata salah satu pelapor Erwin Natosmal Oemar saat dihubungi merdeka.com, di Jakarta, Selasa (23/9).

Menurut Erwin, Patrialis berkomentar kepada publik tentang Rancangan Undang Undang Pilkada yang tengah digugat ke MK. Sehingga Patrialis diduga tidak mampu menjaga integritas seorang hakim dan telah melakukan keberpihakan.

"Akan melaporkan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar itu ke MK," kata Erwin dari Indonesian Legal Roundtable (ILR).

Erwin mengatakan, celotehan Patrialis terhadap RUU Pilkada itu dilakukan dalam seminarnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Senin (15/9) lalu. Menurut Erwin, celotehan mantan Menkumham itu dikutip oleh beberapa media online.

"Hakim Konstitusi harusnya tidak berkomentar terhadap perkara yang berpotensi akan ditanganinya," katanya.