Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru yang diketuai Masrul SH, memerintahkan kepada jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru agar melakukan penahanan terhadap Esron Napitupulu salah seorang terdakwa kasus korupsi BNI Pekanbaru yang merugikan negara hingga Rp 40 miliar.

Atas perintah itu, Esron yang yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Rully Afandi dan Bambang langsung dijebloskan ke penjara saat sidang di pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (6/5).

Penetapan penahanan Nomor No 23/Pidsus/PN.PBR tertanggal 6 Mei 2014. Penahanan pertama berlangsung selama 30 hari sejak penetapan majelis hakim.

"Berdasarkan surat ini, terdakwa Esron Napitupulu agar dilakukan penahanan," ujar Hakim.

Mendengar hal itu, Esron yang datang ke persidangan mengenakan kemeja batik warna coklat langsung resah. Dia langsung konsultasi dengan penasehat hukumnya dan mondar mandir di ruang sidang.

Wajah Esron cemberut saat dibawa petugas pengamanan ke sel tahanan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Pasalnya dari empat terdakwa kasus korupsi BNI 46 ini hanya Esron yang mendapat perlakuan istimewa dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru, yakni penangguhan penahanan.

Dalam dakwaan JPU yang dibacakan Rully Afandi dan Bambang, Esron Napitupulu, selaku Direktur utama PT Barito Riau Jaya (BRJ) dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa korupsi atas perkara kredit fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 40 miliar di pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan agenda pembacaan dakwaan. Selain Esron Napitupulu, 3 pejabat BNI lainnya juga dihadirkan, mereka yaitu Benny Manurung, Dedy Saputra, dan Atok.

"Berawal pada tahun 2008 silam, di mana salah seorang nasabah bernama Rosinta dari perusahaan BRJ. Mengajukan kredit pinjaman senilai Rp 40 miliar ke BNI 46 cabang Pekanbaru. Dengan alasan untuk mengembangkan bisnis perkebunan kelapa sawit,"kata Bambang.

Sebagai agunan, lanjut Bambang, diajukan beberapa surat tanah. Berupa lahan kebun sawit seluas 1.004 hektar itu banyak yang fiktif. Bahkan, sebagian lahan justru milik masyarakat. Anehnya, pihak BNI 46 Pekanbaru dengan mudah mengabulkan kredit tersebut, tanpa melihat ke lapangan lahan yang dijadikan agunan PT BRJ.

"Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 junto Pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," jelas Bambang.