Digusur untuk lahan PT KAI, Warga Batuceper minta Rp 20 juta/meter
Merdeka.com - Ratusan warga Batuceper dan Poris Plawad yang terkena jalur proyek pembangunan rel Kereta Bandara Soekarno-Hatta menolak harga tanah yang dibayar Badan Pertanahan Negara (BPN). Mereka menuntut tanahnya dibayar Rp 20 juta per meter.
Kuasa hukum warga yang juga tim pembela Korban Rel Bandara (Korban), Hermawanto mengatakan, warga merasa dibohongi oleh BPN karena membayar harga tanah mereka tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena dalam pertemuan terakhir, BNP begitu saja menyerahkan amplop berisi uang tanpa perincian.
"Warga dibagi amplop yang tidak tahu isinya berapa, kemudian mereka disuruh tanda tangan. Ternyata di dalam ada selembaran surat pemberitahuan ganti rugi. Uangnya berjumlah sekitar Rp 100 jutaan. Padahal tuntutan mereka tidak segitu, mereka dibohongi," jelasnya usai mengadukan hal itu ke Komisi I DPRD Kota Tangerang, Rabu (5/8).
Menurutnya warga menginginkan ganti rugi yang adil, layak dan mensejahterakan. Bila tanahnya dibeli, mereka harus bisa pindah ke lokasi yang sama. Namun mereka menghargai tanah hanya Rp 2 juta per meter.
"Harga segitu mereka pindah ke mana? BPN hanya membayar harga tanah saja, tidak dengan bangunan. Padahal ada aspek lain, seperti ruang di atas tanah, ruang dibawa tanah dan kerugian emosional," tukasnya.
Salah satu warga, Surnah, 30, mengatakan, tindakan BPN dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan warga. Mereka menyatakan setuju membayar harga tanah sama rata minimal Rp 10 juta per meter.
"Tapi ternyata harganya beda-beda dan sangat rendah. Kita tidak mau setelah jual rumah jadi gembel," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga Bawean Digegerkan Kemunculan Sumber Mata Air Panas usai Gempa di Tuban, Begini Penampakannya
Baca SelengkapnyaKedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaBeras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaHal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaBayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaAtap ambruk diduga tak kuat menahan tingginya debit air hujan yang mengguyur Bogor sejak Kamis dini hari.
Baca Selengkapnya