Follow
Dicegah, Wali Kota Bandung Dada Rosada segera diperiksa KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Wali Kota Bandung Dada Rosada, terkait kasus suap penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial Rp 66 miliar di Pemerintah Kota Bandung. Meski sudah dicegah, KPK baru memanggil Dada dalam kapasitas sebagai saksi.
"Nanti dia (Dada) akan diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P., dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/3).
Nantinya, Dada akan diperiksa berkaitan dengan tiga tersangka perkara itu, yakni HN, AT, dan TH. Ketiga orang itu diduga adalah pemberi suap.
Menurut Johan, TH diduga ikut memberi uang suap kepada tersangka ST, lewat perantara AT. Dia melanjutkan, sampai saat ini penyidik masih menelusuri motif pemberian uang itu oleh TH.
"Sedang dicari apakah dia (TH) ini yang berinisiatif atau justru disuruh," ujar Johan.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca Selengkapnya
Pengacara Ema Sumarna, Rizky Rizgantara mengkonfirmasi bahwa kliennya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Didi Hartanto (42) menjadi korban pembunuhan dan jasadnya dikubur di dapur untuk menghilangkan jejak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya
Berkas tersebut telah dikirim polisi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca Selengkapnya
92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.
Baca Selengkapnya
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca Selengkapnya