Merdeka.com - Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, mengaku ingin mundur dari jabatannya dengan dalih kecewa dan tak tahan dengan tekanan politik dihadapinya. Padahal dia tengah dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi dan gratifikasi terkait Pasar Besar Madiun.

Bambang Irianto mengatakan, dia sudah berdiskusi dengan keluarganya, kalau kasus tersebut selesai dirinya akan meletakkan jabatannya itu.

"Saya sudah rapat dengan keluarga. Kalau kasus pasar selesai, saya akan mundur dari jabatan wali kota. Buat apa jadi wali kota kalau enggak ada benarnya?" kata Bambang saat menghadiri acara forum silaturahim antara Pemkot Madiun, pers, dan LSM di asrama Haji, Kota Madiun, seperti dilansir dari Antara, Jumat (25/9).

Bambang malah mengklaim sudah ancang-ancang membuat surat pengunduran diri, apabila kasus diduga menelan kerugian puluhan miliar rupiah itu selesai disidik KPK.

Menurut Bambang, dalam kasus PBM, dia dianggap menerima aliran dana atau melakukan gratifikasi terkait proyek itu. Padahal, dia mengklaim selama kepemimpinannya sudah banyak melakukan perubahan di Kota Madiun hingga meraih banyak penghargaan.

"Hanya satu atau dua orang yang enggak suka, akhirnya berdampak luas. Kasihan masyarakat saya. Karena itu, saya akan buat surat pengunduran diri ke Presiden, Gubernur, dan Ketua DPRD untuk mundur," ucap Bambang.

Penyelidikan kasus itu dilakukan di awal 2012. Ketika itu, Kejaksaan Negeri Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek PBM melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, diduga ada pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan.

Di tengah pemeriksaan kasus itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun senilai Rp 78,5 miliar, sebelumnya ditangani oleh kejaksaan negeri setempat. Alasan pengambilalihan kasus itu karena seluruh pengendalian perkara korupsi di Jawa Timur dikendalikan Kejati.

Meski demikian, pada Desember 2012, Kejati Jawa Timur malah menghentikan penyelidikan kasus itu dengan dalih tidak menemukan kerugian negara. Namun, saat ini kasus korupsi itu akhirnya diselidiki oleh KPK.

KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Madiun dan saksi lainnya yang dianggap mengetahui tentang proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Kasus ini masih diselidiki oleh KPK.