Merdeka.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menganggap, peran media dalam mensosialisasikan LPSK penting. Menurutnya media dapat mensosialisasikan tugas, aktivitas, hingga program kerja lembaga yang dipimpinnya ke pada masyarakat.

"Melalui media, kita dapat menjelaskan dan mengedukasi kepada publik tentang tugas dan fungsi LPSK," kata Abdul Haris saat membuka acara Sosialisasi dan Diskusi Publik, Hotel Mambruk, Anyer, Banten, Sabtu (1/12).

Dalam acara yang mengambil tema 'Peran dan Jaminan Perlindungan Jurnalis Media Dalam Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban', Abdul Haris juga memaparkan lima pilar perlindungan saksi yang selalu diterapkan LPSK. Kelima pilar tersebut terdiri dari prevention (pencegahan), promotion (promosi), protection (perlindungan), treatment (perlakuan), dan reward (imbalan).

Ditemui di tempat yang sama, Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas LPSK Hotma David Nixon mengatakan meski LPSK sudah dibentuk sejak 8 Agustus 2008, menyayangkan, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.

"Bahkan anggota DPR Komisi X Deddy 'Miing' Gumelar saja tidak tahu apa itu LPSK," katanya. "Ada juga seorang hakim di daerah Bekasi yang mengira LPSK itu sebuah LSM," ujarnya.

Dalam diskusi yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut, turut dihadiri Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mochamad Riyanto dan puluhan wartawan cetak, radio, TV, dan online.