Dibanding Koopsusgab, pemerintah didesak bentuk satuan operasi kontra radikalisme
Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menyarankan membentuk satuan operasi gabungan untuk menjalankan program kontra radikalisme dan deradikalisasi, dibandingkan mengaktifkan kembali Koopsusgab. Karena, menurut Ansyaad radikalisme yang melahirkan terorisme.
"Saya melihat yang urgen sekarang kita bentuk adalah operasi gabungan deradikalsasi itu. Karena ibu kandung terorisme ini kan paham radikal itu dan melawan radikalisme ini harus gabungan," kata Ansyaad di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5).
Ansyaad menambahkan pemerintah melalui kementerian dan lembaganya, seharusnya memiliki peran untuk mencegah dan menanggulangi paham radikalisme yang kian berkembang. BNPT, Polri, Kementerian Agama, Kominfo, Kemendagri, Kemensos, dan pemangku kepentingan lainnya bisa bersinergi nyata di lapangan.
"Jadi saya melihat urgensi operasi gabungan itu di bidang pencegahan, deradikalisasi," imbuhnya.
Ansyaad menilai BNPT belum menjalankan program deradikalisasi dengan efektif. Program tersebut belum menjangkau dalam lingkup yang luas, serta belum mengakomodir semua mantan narapidana terorisme. Padahal, BNPT mempunyai kewenangan untuk menginsiasi program deradikalisasi dengan pemangku kepentingan dan unsur masyarakat.
"Mestinya BNPT itulah yang koordinasikan, memotori operasi gabungan itu untuk melakukan deradikalisasi. BNPT punya payung hukum untuk melakukan itu, tinggal bagaimana kita sekarang," kata dia.
BNPT, kata Ansyaad, memiliki undang-undang untuk diberikan kewenangan membentuk satuan tugas dalam rangka melaksanakan kontra narasi dan deradikalisasi. BNPT bisa melakukan kordinasi dengan ulama, organisasi masyarakat, bahkan media untuk melaksanakan program tersebut.
"Jadi, satgas ulama, satgas ormas, bila perlu satgas media bisa dilakukan. BNPT punya payung hukum untuk itu," imbuhnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penjaga Rumah Dinas Kapolri Diserang, Bibir Luka-Luka
Penyidik telah berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror. Hasilnya, pelaku dipastikan bukan bagian dari jaringan terorisme.
Baca SelengkapnyaPerangi Radikalisme dan Terorisme dengan Moderasi Beragama
Di tengah upaya membumikan toleransi pada keberagaman, kelompok radikal melakukan framing terhadap moderasi beragama.
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penangkapan Terduga Teroris Dinilai Beri Rasa Aman Bagi Masyarakat
Penangkapan di beberapa tampat baru-baru ini semakin menguatkan rasa aman bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaGabung Pemerintahan Jokowi, AHY Tegaskan Kader untuk Tidak lagi Merasa Jadi Oposisi
AHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaBaru Dibentuk Presiden Jokowi, Badan Karantina Indonesia Jadi Garda Terdepan Hadapi Neo Terorisme
Barantin memegang peran strategis perlindungan sumber daya hayati dari ancaman hama penyakit, hewan, ikan, dan tumbuhan berbahaya.
Baca SelengkapnyaResmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca Selengkapnya