Diabaikan KPK, 3 Kasus Dugaan Korupsi di Banten Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Merdeka.com - Aktivis antikorupsi di Banten melaporkan tiga kasus dugaan korupsi di Provinsi Banten kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kamis (25/7). Ketiga kasus tersebut antara lain dua proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan kasus lain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten.
Dugaan korupsi tersebut antara lain pengadaan komputer tahun APBD 2017 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp8.374.000.000 dan tahun APBD 2018 senilai Rp1.260.000.000, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, proyek pembebasan 9 titik lahan untuk membangun unit sekolah baru (USB) SMKN dan SMAN tahun APBD 2017 di dinas yang sama diprediksi kerugian negara mencapai Rp12.673.342.000 serta proyek cacat lelang pembangunan jalan dan jembatan di Dinas PUPR dan proyek pembangunan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten.
Sebelumnya, Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 20 Desember 2018. Melaporkan tiga kasus tersebut namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh KPK.
"Sudah tujuh bulan lamanya kami menunggu langkah KPK, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda. Makanya hari ini saya membawa kasus ini ke Mabes Polri. Mudah-mudahan direspon secara cepat," kata Direktur Eksekutif Aliansi Alipp Uday Suhada saat dikonfirmasi usai memberikan laporan ke Mabes Polri di Jakarta.
Uday mengatakan, pola korupsi di Banten saat ini cenderung menjadi liar karena melibatkan siapa saja oknum yang mengaku dekat dengan kekuasaan."Sebab persoalan korupsi di Banten pasca penahanan Atut Chosiyah dan Chaeri Wardhana 2013 yang lalu, masih terus terjadi. Di era Gubernur WH ternyata juga masih ditemukan banyak kasus korupsi," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhanbatu, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Digeledah KPK
Selain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaSudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran
Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi
Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya