Merdeka.com - Puluhan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Kediri menggelar aksi penolakan BBM di alun-alun Kota Kediri, Sabtu siang (22/11). Dengan pengawalan ketat ratusan polisi, aksi damai tersebut mengecam Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepanjangan asing dan penganut neoliberal.

Dengan membawa pamflet dan spanduk kecaman massa memadati depan alun alun Kota Kediri. Aksi di teriknya matahari dengan melibatkan balita ini menjadi perhatian para pengguna jalan yang melewati Jalan Panglima Sudirman Kota Kediri.

"Tindakan menaikkan BBM jelas merupakan kemungkaran. Terhadap kemungkaran kaum muslim tidak boleh diam, mereka wajib berusaha menghilangkan kemungkaran itu sesuai kemampuan dan sesuai tuntutan syariah," kata koordinator aksi Umar dalam orasinya, Kediri.

Ditambahkan Umar, akibat kenaikan BBM ini semua rakyat kena dampak. Pengguna kendaraan bermotor yang jumlahnya 100 juta orang lebih adalah yang pertama terkena dampak.

"Rakyat yang tak punya kendaraan juga terkena dampaknya. Pasalnya ongkos transportasi dan harga semua barang dan jasa ikut naik," tambahnya.

Umar juga menyinggung soal bunga dan cicilan utang negara yang juga menyedot pengeluaran APBN.

"Anehnya itu tidak dianggap beban oleh pemerintah. Pemerintah justru malah menumpuk utang. Total utang pemerintah per 30 September 2014 adalah Rp2.601.72 triliun. Akibatnya APBN tiap tahun jebol untuk membayar cicilan pokok dan bunga," tegasnya.

Di akhir orasinya, DPD HTI Kediri membuat sikap bahwa pencabutan subsidi BBM adalah kebijaksanaan yang didektekan oleh IMF. Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya. Kedua tindak menaikkan harga BBM tidak lain untuk menyempurnakan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi)

"Pemerintah jelas rezim neolib, tega menyengsarakan rakyatnya asal demi menyenangkan 'tuan-tuannya' yakni IMF, Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya," pungkasnya.