Merdeka.com - DPRD Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah itu perlu melakukan razia pengecekan keberadaan izin tempat hiburan yang dimiliki hotel. Hal itu guna penegakan peraturan daerah (perda).

"Saat ini marak tempat hiburan dan penginapan yang tidak sesuai dengan izin dan ketentuan yang sesungguhnya," kata Anggota DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, di Pekanbaru, seperti dilansir Antara, Jumat (16/1).

Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Satpol PP perlu melakukan pengawasan terhadap izin operasi tempat hiburan yang ada di wilayah itu. Jika pemerintah melalaikan hal ini, tidak tertutup kemungkinan masalah ini menjadi penyebab meningkatnya Penyakit Masyarakat (Pekat).

"Salah satu cara mengantisipasi maraknya Pekat harus menelusuri izin operasi tempat-tempat hiburan," katanya.

Menurut dia, fasilitas yang disediakan hotel dapat membuka peluang maraknya praktik seks bebas, narkoba dan minuman keras (miras).

Politisi PDIP ini juga menggambarkan, pola hiburan di atas akan muncul di suatu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan kota pesat, khususnya usaha di bidang perhotelan. Selain pengawasan dalam praktik usaha berjalan, dalam penerbitan izin juga perlu ada.

"Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap instansi yang mengeluarkan izin operasi hotel," paparnya.

Sebab kata dia lagi, sesuai dengan fakta di lapangan banyak hotel tidak melakukan pengawasan ketat terhadap pelanggan yang akan menginap.

"Hotel hanya mementingkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, tanpa meminta surat nikah bagi yang membawa pasangan," jelasnya.

Selain itu, menurut dia, perkembangan tempat hiburan malam juga perlu diperhatikan. Baik jadwal tutup hingga konsumsi yang dijajakan. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan miras yang bisa merusak moral masyarakat.

"Praktik pelacuran, perjudian maupun tempat mabuk-mabukan harus di berantas," katanya.

Kepala Badan (Kaban) Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, mengakui, pihaknya belum pernah melakukan pengecekan terkait izin tempat hiburan, hotel dan kafe-kafe di awal tahun 2015 ini. Karena permintaan ini menjadi masukan yang bagus bagi penegakan Perda.

"Kita akan atur agar dirazia secepatnya, tinggal menunggu waktu saja," katanya