Merdeka.com - Banten resmi lepas dari Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Sejak lepas dari Jawa Barat, Banten untuk sementara dipimpin oleh Gubernur Hakamuddin Djamal yang dipilih oleh Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2002 DPRD Banten memilih Djoko Munandar dan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama. Namun di tengah jalan, Djoko dinonaktifkan karena tersandung masalah korupsi. Ratu Atut pun naik menjadi Gubernur Banten.

Baru pada tanggal 6 Desember 2006 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah langsung, yang dimenangi oleh pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Mohammad Masduki, keduanya menjabat pada periode 2007-2011. Dan sejak itulah dinasti Ratu Atut dimulai.

"Di bawah dinasti Atut, ada kesamaan dengan rezim orde baru. Rezim ini seperti kepanjangan tangan dari rezim orde baru, hanya saja tingkatnya lokal, provinsi," ujar Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Gandung Ismanto saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (9/10).

Menurut Gandung, dalam memimpin Provinsi Banten, Ratu Atut sangat hegemoni dan anti kritik. Bahkan media lokal di Banten pun ditekan dan dibungkam oleh Atut.

"Suara masyarakat ditekan dan dibungkam, ini untuk mencegah idealis di tingkat lokal. Pers lokal juga tidak berfungsi sebagai mestinya, tidak kritis terhadap penguasa, semua ditekan," ujar Gandung.

Tidak hanya pers, masyarakat menengah yang lebih melek pendidikan juga ditekan. Namun mereka ditekan dengan cara-cara yang lebih halus.

"Kelas menengah disuguhi fasilitas-fasilitas. Misalnya para alim ulama diberi fasilitas umroh gratis, haji gratis dan ini sampai ke ulama di kampung-kampung. Para akademisi juga demikian," terang Gandung.