Dewan Pers Usul Pemerintah Bentuk Lembaga Pusat Informasi Papua
Merdeka.com - Dewan Pers meminta pemerintah membentuk lembaga yang berwenang memberi informasi perkembangan terkini di Papua. Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar, menjelaskan keberadaan lembaga dapat meminimalisir kabar hoaks di masyarakat.
"Minta sumbang saran apa saja yang seharusnya dilakukan ini. Tadi beberapa usulan misalnya kenapa tidak membentuk semacam lembaga yang otoritatif, semacam media center, yang bicara benar-benar," kata Ahmad Djauhar usai bertemu KSP berbagai organisasi kewartawanan di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Menurutnya, lembaga itu agar tidak lagi informasi tumpang tindih. "Jadi ada baiknya, disarankan seperti itu. Bahwa nanti di mana tempatnya dan sebagainya, itu urusan nanti. Tapi ini rasanya ini perlu segera untuk dibentuk. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Biar tidak tumpang tindih, tidak saling silang," ungkap Djauhar.
Dia yakin dengan adanya lembaga tersebut dapat memfilter informasi di Papua yang sedang berkembang.
"Paling tidak kalau ada lembaga otoritatif, ini loh yang bener. Meski tidak menjamin gempuran medsos yang bisa dikatakan tak bertanggung jawab. Kan tak bisa diverifikasi informasinya," kata Djauhar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polresta Pekanbaru Gandeng Diskominfo untuk Sosialisasi Pemilu & Tangkal Hoaks
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaDatangi Warga, Polres Kampar Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 dan Ingatkan Jangan Terpancing Hoaks
Warga diminta tidak terpancing berita hoaks dan SARA terkait Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaRelawan Capres Jadi Tersangka Sebarkan Rekaman Diduga Suara Forkompida Batubara Arahkan Dukungan ke Paslon
Polisi menangkap Palti dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoaks terkait rekaman suara
Baca SelengkapnyaPolsek Bomakia Papua Diserang Masyarakat, Kaposek dan Anggota Polisi Dianiaya sampai Kabur
Saat ini situasi di Distrik Bomakia kembali aman dan kondusif masyarakat kembali aktivitas seperti biasanya.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu
Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca Selengkapnya3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaCara Kombes Jeki Wujudkan Pemilu Damai dengan Ajak LAMR Pekanbaru Diskusi
Rombongan Kapolres disambut DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan beserta para Datuk pengurus LAMR Kota Pekanbaru.
Baca Selengkapnya