Merdeka.com - Sudah sekitar 13 tahun ini dalam negeri dikepung oleh peredaran vaksin palsu.

Terlebih, vaksin itu menyasar bayi.

Kejahatan tersebut terbongkar usai penyidik Bareskrim Mabes Polri menangkap beberapa pelaku sindikat pemalsu vaksin. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun sudah menyatakan jika kasus vaksin palsu ini sudah masuk kategori kejahatan luar biasa.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku instansi terkait kini tak lepas dari sorotan berbagai pihak. Kemenkes didesak melakukan aksi tanggap guna mengatasi peredaran vaksin abal-abal ini.

Salah satunya dari Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay yang mendesak agar Kemenkes dan BPOM mengumumkan rumah sakit, klinik, apotek dan toko obat yang menjadi jalur peredaran vaksin palsu tersebut. Menurut dia, hal ini menjadi langkah awal untuk melakukan vaksin ulang bagi para bayi yang menjadi korban.

"Langkah yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah mengumumkan nama-mana fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin palsu. Sampai tadi malam, BPOM menyebut ada 28 institusi kesehatan yang diduga pernah menggunakannya," kata Saleh, Rabu (29/6).

Untuk mendalami peredarannya, Saleh meminta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun Puskesmas mendata ulang pasien yang pernah melakukan vaksinisasi. Dia yakin hal itu mudah dilakukan karena rekam medik pasti dimiliki setiap fasilitas kesehatan.

"Setelah itu, pemerintah didesak untuk melakukan pendataan berapa orang anak di masing-masing institusi kesehatan itu yang diimunisasi dengan vaksin palsu. Pendataan ini sangat penting agar diketahui jumlah dan siapa saja yang akan diimunisasi ulang," terang Politikus PAN ini.

"Kalau pemerintah serius, data-data itu pasti didapatkan. Di setiap rumah sakit dan poliklinik, data pasien selalu ada. Apalagi data imunisasi, itu selalu tercatat karena ada beberapa kali pemberian vaksin yang dilakukan bagi anak-anak," imbuhnya.

Selain itu, Saleh juga mendesak agar pemerintah bisa memastikan vaksin yang diberikan terjamin keasliannya.

"Para orangtua anak yang bersangkutan harus diajak bicara. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan asli," terang dia.

"Karena itu, sangat penting untuk menarik vaksin palsu itu. Kalau masih beredar, orang-orang pasti akan takut untuk imunisasi. Jangankan yang diduga pernah divaksin dengan vaksin palsu, anak-anak yang belum imunisasi saja belum tentu dibawa orangtuanya untuk divaksin. Paling menunggu kepastian tentang keamanan dan keaslian vaksin yang akan diberikan," jelas Saleh.

Saleh menambahkan, BPOM dan Kemenkes memperketat pengawasan, jangan sampai ada lagi kasus vaksin palsu beredar.

Hal senada juga diungkapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mendesak pemerintah mengusut kasus tersebut secara transparan.

Pemerintah juga diminta memberikan informasi secara terbuka terkait dampak yang akan ditimbulkan dari pemberian vaksin abal-abal tersebut.

"Kita harus 'fair' vaksin palsu ini dampaknya seperti apa. Kita berharap pemerintah yang menyelenggarakan ini untuk apa adanya memberikan informasi, namun tidak untuk meresahkan," kata Komisioner KPAI Erlinda di Jakarta.

Selain itu, Erlinda, juga mendesak pemerintah memberikan langkah solutif sebagai bentuk pertanggungjawaban serta secara transparan menginformasikan jika ada dugaan banyak balita dan batita yang mengalami dampak buruk akibat penggunaan vaksin palsu tersebut.