Merdeka.com - Ribuan warga Banten menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Jumat (20/12). Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Banten seperti pendekar, tokoh masyarakat, dan warga biasa itu mengaku sebagai pendukung setia Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang diperiksa KPK sebagai tersangka dalam sengketa Pilkada Lebak dan proyek alat kesehatan di Banten.

Namun ternyata, mereka tak datang dengan sendirinya. Mereka mengaku dimobilisasi untuk datang ke KPK demi mendukung Atut. Padahal, banyak di antara mereka yang tak paham dengan tujuan demo. Parahnya banyak di antara mereka yang tak tahu KPK .

"Komisi Pemberantasan Korupsi. Enggak tahu kerjanya ngapain, paling nangkep orang," kata seorang peserta demonstrasi, Jumat (20/12).

Tak hanya itu, mereka juga mengaku dijanjikan akan dibayar oleh koordinator aksi jika mau ikut demo mendukung Atut di KPK . Uang tersebut akan diberikan setelah demo selesai dan mereka kembali ke rumah masing-masing di Banten.

"Dapat uang Rp 100 ribu. Makan, rokok sama kopi juga," kata salah seorang pendemo, Erdi kepada merdeka.com di lokasi.

Fakta ini sungguh membuat miris hati. Penduduk Banten dimobilisasi untuk mendukung Atut dengan iming-iming rupiah. Dilihat dari kondisinya, Banten memang masih tergolong provinsi tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Akibatnya, angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi. Hal ini diakui oleh pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Gandung Ismanto.

Topik Pilihan: KPK | Kasus korupsi

"Dibandingkan dengan Provinsi Gorontalo dan Bangka Belitung, Provinsi Banten masih jauh tertinggal terutama pada aspek kesejahteraan masyarakatnya," ujar Gandung, Sabtu (5/10).

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Provinsi Banten, di website banten.bps.go.id, jumlah penduduk miskin di Banten pada Maret 2013 mencapai 626.243 orang (5,74 persen), naik dibandingkan dengan September 2012 sebesar 648.254 orang (5,71 persen).

Tak hanya kali ini saja kemiskinan menjadi alasan utama penduduk Banten mudah dimobilisasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan dulu, kondisi rakyat Banten sangat memprihatinkan.

Mereka dipaksa penjajah Belanda menanam paksa, bekerja sebagai romusha, dan membayar pajak tinggi. Jika tak mampu membayar, harta mereka akan disita. Tak hanya kesulitan makanan, mereka juga kesulitan pakaian. Bahkan mereka kerap menggunakan karung untuk dijadikan pakaian.

Penderitaan menyakitkan itu menimbulkan pemberontakan di jiwa warga Banten kala itu. Hal ini kemudian menjadi keuntungan bagi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam waktu kejapan mata, jumlah anggota PKI di Banten naik drastis.

Seperti dikutip dari buku 'Tan Malaka, Gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia: Agustus 1945-Maret 1946, Karya Harry A Poeze, jumlah anggota PKI di Banten melonjak drastis hanya dalam waktu tiga bulan. Pada November 1925, jumlah anggota PKI di Banten sebanyak 1.200. Namun, pada Februari 1926 naik drastis menjadi 12.000 orang.

PKI menggunakan sejumlah cara agar warga Banten mau masuk PKI. Selain merekrut para ulama dan jawara yang dihormati warga, PKI juga menjanjikan pembebasan pajak kepada warga yang mau masuk PKI. Pajak akan dibebaskan jika PKI berhasil menyingkirkan Belanda dari tanah air. Alasan ekonomi saat itu menjadi 'gula' manis bagi rakyat. Sebab, kondisi warga saat itu begitu sulitnya.

Atas alasan itulah PKI kemudian memobilisasi warga Banten untuk melakukan pemberontakan pada 12 November 1926 terhadap Belanda, sesuai dengan Keputusan Prambanan. Selain di Banten, pemberontakan juga terjadi di Sumatera Barat pada 1927.

Meski telah mendapat tentangan dari Tan Malaka, para elite PKI di tanah air saat itu tetap menjalankan pemberontakan. Padahal, pendapat Tan saat itu yang menilai PKI belum siap melakukan pemberontakan sangat tepat.

Alhasil, pemberontakan tersebut gagal total. Belanda dengan mudah dapat mematahkan pemberontakan yang tak terkoordinir dengan baik itu. 1.300 anggota PKI Banten ditangkap.

Dari jumlah tersebut, empat orang divonis mati, sembilan orang divonis seumur hidup, dan 99 orang dibuang ke Boven Digul, termasuk para ulama PKI Banten, seperti Tubagus KH Achmad Chatib, Tubagus H Abdulhamid, KH Mohammad Gozali, Tubagus KH Abdul Hadi, Puradisastra (kakak Sukaesih), Alirachman (Aliarcham), dan Tubagus Hilman.

Setelah pemberontakan itu, dunia pergerakan di Banten semakin sulit. Belanda semakin ketat mengawasi warga dan aktivitas sosial serta politik.