Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM  (Wamenkum HAM) Denny Indrayana ikut memberikan komentar perihal maraknya kepala daerah yang menolak rencana kenaikan BBM yang telah diputuskan pemerintah. Menurut Denny, kepala daerah yang menolak rencana tersebut berarti telah melanggar UUD 1945.

"Tidak menjalankan atau menentang kebijakan nasional bukan saja membahayakan sistem presidensial, tetapi juga merusak sendi-sendi dasar negara kesatuan, dan karenanya melanggar UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya," ujar Denny dalam siaran persnya, Kamis (29/3).

Menurut Denny, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan bentuk negara kesatuan. Dalam UUD 1945 jelas menegaskan Kepala Pemerintahan adalah Presiden.

"Maka Presiden selaku kepala pemerintahan sudah menetapkan kebijakan nasional, kepala daerah wajib mengikutinya," terangnya.

Kepala daerah yang demikian, menurut Denny telah melanggar UUD dan peraturan perundangan lainnya. Kepala daerah yang membangkang dapat dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang ada dalam UU Pemerintahan Daerah.

"Apalagi, jika kepala daerah itu lebih memilih kebijakan partainya daripada kebijakan nasional. Hal demikian makin menunjukkan bahwa yang bersangkutan hanya mengedepankan kepentingan partai, dari pada kepentingan bangsa dan negara," imbuhnya.

Sebelumnya Kemendagri menyebut bahwa ada 21 kepala daerah membangkang rencana pemerintah untuk menaikkan BBM. 21 Kepala daerah itupun saat ini sedang dievaluasi oleh Kemendagri.