Merdeka.com - Tersangka kasus dugaan pengadaan pelayanan pembuatan paspor lewat elektronik di Kementerian Hukum dan HAM 2014, Denny Indrayana, terkejut atas penggeledahan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenku HAM, Rabu (2/4) kemarin. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 12 jam tersebut penyidik menyita 299 item berupa berkas dokumen dan hardisk diduga terkait proyek yang dikenal Payment Gateway.

"Saya agak terkejut juga, tapi yang jelas tidak pernah ada pengambilan hard disk," kata Denny di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/4).

Sayangnya Denny tak bersedia berkomentar mengenai isi hard disk tersebut. Sebab, Denny beralasan terakhir berkunjung ke bekas kantornya tersebut saat ada serah terima jabatan di Kemenkum HAM beberapa waktu lalu.

"Saya terakhir ke Kemenkum HAM di saat serah terima jabatan saja," singkatnya.

Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkuham, Rabu (2/4) kemarin terkait dugaan korupsi Payment Gateway 2014. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan sedikitnya 299 dokumen terkait tersangka mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana.

"Hasil penggeledahan di Kemenkum HAM tepatnya di Imigrasi mulai Pukul 10.00-22.00 WIB ada 299 item yang disita hasil penyitaan," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/4).

Dokumen yang disita itu antara lain; proposal pengajuan Payment Gateway, surat menyurat, hasil-hasil atau risalah rapat serta dokumen lainnya. Penyidik juga masih mencari hard disk atau software yang diduga terkait kasus ini.

Sementara dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa 21 saksi termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin. Meski demikian, Polri tak akan berhenti di sini saja, pemeriksaan terhadap vendor-vendor terkait Payment Gateway akan dilakukan secapatnya.