Demokrat minta KPK usut kesaksian soal USD 1 juta buat Marzuki
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi menilai kesaksian Yulianis yang menyebut Marzuki Alie terima duit USD 1 juta dari Nazaruddin cerita lama. Dia sebagai timses Marzuki di Kongres Demokrat 2010, tak melihat adanya bagi-bagi duit itu.
"Sebenarnya ini cerita lama ya tahun 2011-2012 waktu itu tapi hanya begini kesaksian Ibu Yulianis terhadap uang USD 1 juta itu kan jadi kesaksian atas Pak Nuril ya. Kan menjadi kesaksian di bawah sumpah di KPK untuk menelusuri," kata Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/8).
Dia menyatakan, tak pernah dengar ada bagi-bagi duit. Begitu juga dia mengaku tak kedapatan sedikit pun uang tersebut kalaupun memang benar adanya.
"Ini juga demi kebenaran dan keadilan terhadap Pak Marzuki juga terhadap partai saat ini. Saya berharap tentunya KPK segera menindaklanjuti hal ini agar menjadi jelas apakah betul Pak Marzuki menerima uang USD 1 juta," terang dia.
Karena itu, dia sangat berharap KPK bisa menindaklanjuti keterangan Yulianis dalam persidangan tersebut. Apalagi, KPK sudah menyita sejumlah barang-barang milik Yulianis yang sudah pasti ada data tentang uang itu.
"Jadi inilah yang saya harapkan dari pimpinan KPK untuk menelusuri betul ini secara serius agar tidak menjadi isu yang jelek terus bergulir yang akan mencemarkan nama Pak Marzuki dan parlemen secara keseluruhan. Saya rasa penyidik sudah paham mengenai hal itu untuk segera menelusuri," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaAzis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaMonitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.
Baca Selengkapnya