Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Presiden Joko Widodo tak berwenang dalam pencopotan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Menurut dia, pencopotan Budi Waseso sepenuhnya kewenangan penuh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

"Sebenarnya penghentian Kabareskrim kewenangan Kapolri bukan presiden. Khusus jabatan Kapolri, Kasal, TNI sudah ditentukan berdasarkan undang-undang internal lembaga itu," kata Syarief di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Untuk itu, agar tak kembali membuat kegaduhan politik, Demokrat meminta Jokowi dan Badrodin Haiti memberikan penjelasan secara transparan dan terbuka tentang pencopotan Budi Waseso.

"Perlu penjelasan yang benar dan jujur dari keduanya. Karena ciri-ciri pemerintah yang baik mau menjelaskannya kepada publik," katanya.

Menurut dia, pencopotan jenderal bintang tiga tersebut sesuatu yang ganjil dan tak sesuai aturan. "Isu pergantian Kabareskrim menjadi perhatian luas dan publik yang kesannya rotasi biasa. Ini bukan rotasi yang biasa mengingat Polri dan TNI institusi yang penting," kata dia.

Ia pun mengharapkan Presiden Jokowi menjawab tentang kronologis pencopotan Budi Waseso segala gamblang ke publik. Sebab, dia menemukan bahwa dimutasinya Budi Waseso dari Kabareskrim menjadi Kepala BNN mempunyai banyak kepentingan.

"Untuk presiden apakah benar Jokowi panggil langsung Buwas untuk diganti tanpa melibatkan Kapolri yang punya kewenangan," pungkasnya.