Demokrat jamin Hartati kooperatif pada KPK

Merdeka.com - Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya, akan bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hartati diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Usaha perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

"Ibu Hartati menyatakan akan penuhi proses hukum untuk menjadi saksi di KPK," kata Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Nurpati kepada wartawan, Senin (9/7).

Menurut Andi, Partai Demokrat menyerahkan penanganan dugaan suap sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Hartati dipastikan memenuhi panggilan KPK.

Sebelumnya, Bos PT Hardaya Inti Plantation, Siti Hartati Murdaya telah dicegah bepergian ke luar negeri. Selain Hartati, para pegawai di perusahaan tersebut juga ikut dicegah. Di antaranya, Benhard, Arim dan Seri Sirithong. Bupati Buol Amran Batipulu yang ditetapkan tersangka juga dicegah mulai 3 Juli 2012 kemarin.

"Ada lima orang yang dicegah yakni Amran Batipulu (Bupati Buol), Siti Hartati Cakra Murdaya (owner HIP), Benhard, (staf HIP), Seri Sirithong (staf HIP), dan Arim, (staf HIP), terhitung sejak 28 Juni 2012 berlaku selama 6 bulan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Selasa (3/7).

Kasus ini berawal dari tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Anshori (YA) general manager PT HIP. Kemudian, Gondo Sudjono (GS) staf di PT HIP juga ikut ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. GS ditangkap bersama D dan S yang kini telah dibebaskan. (mdk/did)