Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat ingin RUU Pilkada atur sanksi pelaku politik uang

Demokrat ingin RUU Pilkada atur sanksi pelaku politik uang demokrat. merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Partai Demokrat tak sepenuhnya mendukung opsi kepala daerah dipilih langsung dalam pembahasan RUU Pilkada. Demokrat mengajukan opsi ketiga di luar pilkada langsung dan lewat DPRD untuk dibawa ke paripurna 25 September nanti.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, dalam pembahasan di Panja RUU Pilkada semalam, pihaknya minta opsi ketiga. Karena ada sejumlah point yang tidak disepakati oleh fraksi lain, khususnya soal sanksi jika kepala daerah terlibat money politic.

"Ya kita memang minta tiga opsi itu, memang berat dianggapnya. Kalau kepala daerah lakukan money politic, kan pasti ada money politik itu diskualifikasi, calonnya dan partai pengusungnya juga. Bisa ikut lagi dalam pilkada mendatang," kata Khatibul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9).

Namun salah satu syarat itu ditolak oleh beberapa fraksi di Panja RUU Pilkada semalam. Karena itu, pihaknya ngotot untuk membawa opsi ketiga ini ke paripurna nanti. "Itu yang pada berat, tapi kita harus berjuang. Kita ingin ada penekanan sanksi oleh calon dan parpol yang melakukan money politik langsung didiskualifikasi," tegas dia.

Khatibul tak mau berpolemik soal opsi ketiga ini sebagai cara Demokrat untuk meloloskan Pilkada lewat DPRD. Menurut dia, itu hanya analisa saja. "Itu analisa saja tapi kita kan bekerja pada susunan draft RUU-nya, bukan mekanisme pengambilan keputusan," tutur dia.

Khatibul menjelaskan, tiga opsi yang bakal dibawa ke paripurna nanti masih dalam pembahasan di Panja. Akan tetapi yang jelas, pihaknya tetap ingin opsi ketiga itu diakomodasi. "Masih diperdebatkan, semalem sampai jam 10 tapi sesuai tata tertib kan pembahasan kan di Panja, kalau tidak bisa dibawa ke paripurna," pungkasnya.

Diketahui, dalam pembahasan Panja RUU Pilkada sebelumnya mentok sampai pilihan Pilkada langsung atau lewat DPRD. Namun kini, ada opsi lain yang diajukan Demokrat yakni Pilkada langsung dengan sejumlah catatan.

PDIP, PKB, Hanura dan pemerintah dukung Pilkada langsung. Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP memilih opsi Pilkada lewat DPRD. Sementara Demokrat dengan opsinya sendiri.

Jika diestimasi ini, maka dapat diprediksi bahwa suara Pilkada lewat DPRD menjadi mayoritas jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari

Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari

Syarifuddin mengaku tindakannya membagikan uang di masa kampanye ini bukan money politics

Baca Selengkapnya
Dua Caleg Demokrat Dilaporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu, Masuk Tahap Ajudikasi

Dua Caleg Demokrat Dilaporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu, Masuk Tahap Ajudikasi

Dugaan pelanggaran pidana Pemilu saat ini telah masuk tahap ajudikasi atau sidang pemeriksaan seluruh pihak berperkara

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jadwal Ulang Periksa Dua Caleg Demokrat Terkait Dugaan Kasus Politik Uang

Bawaslu Jadwal Ulang Periksa Dua Caleg Demokrat Terkait Dugaan Kasus Politik Uang

Bawaslu Jakarta Selatan telah memanggil dan meminta penjelasan Pelapor atas nama Helly Rohatta

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Calegnya Diduga Terlibat Politik Uang, Demokrat: Sudah Ditangani Bawaslu, Kita Hormati

Calegnya Diduga Terlibat Politik Uang, Demokrat: Sudah Ditangani Bawaslu, Kita Hormati

"Sudah ditangani oleh pihak Bawaslu. Kita hormati prosesnya," Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Baca Selengkapnya