Merdeka.com - Politikus Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan pihaknya bisa saja batal mendukung Pilkada langsung dalam voting paripurna RUU Pilkada nanti. Hal ini bisa terjadi apabila 10 poin yang diinginkan Demokrat tidak terakomodir dalam draft RUU Pilkada langsung.

Benny menjelaskan, 10 poin yang dituntut Demokrat adalah mutlak. Syarat itu harus dipenuhi, jika tidak Demokrat bakal cabut dukungan itu.

"Apa yang menjadi yaitu Pilkada langsung namun ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9).

Benny merasa yakin, teman-temannya di fraksi Demokrat akan mencabut dukungan pilkada langsung apabila 10 syarat itu tidak diakomodir.

"Maka posisi Partai Demokrat tidak akan mendukung pilkada langsung, 10 persyaratan itu mutlak. Sebab itulah yang akan menjamin pilkada langsung mampu mencegah politik uang, mampu mencegah ekses negatif lainnya," tegas dia.

Soal koalisi, Partai Demokrat tetap sebagai penyeimbang. Namun Benny belum tahu, apakah nanti Demokrat akan menyeberang ke Pilkada lewat DPRD atau tidak.

"Posisi Partai Demokrat jelas tidak akan ada perubahan di koalisi. Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada proses-proses politik yang terjadi di parlemen," pungkasnya.

Berikut ke-10 poin yang diusulkan masuk dalam pasal-pasal RUU Pilkada:

1. Uji publik atas integritas calon gubernur, bupati, wali kota

2. Efisiensi biaya harus dan mutlak dilakukan

3. Pengaturan kampanye terbuka

4. Akuntabilitas pengguna dana kampanye

5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai

6. Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam

7. Larangan pelibatan aparat birokrasi

8. Larangan pencopotan aparat birokrasi

9. Penyelesaian hasil pemungutan suara

10. Pencegahan kekerasan calon atas kepatuhan hukum