Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berwacana memindahkan Ibu Kota RI ke luar Pulau Jawa. Pulau Kalimantan jadi pilihan. Sementara Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), menyatakan wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara bisa jadi alternatif selain Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Tiga provinsi yang masuk opsi Jokowi adalah provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur.

"Itu (wacana pemindahan pusat pemerintahan) bagus aja. Itu kan sejak zaman Pak Soekarno (Presiden RI pertama), sudah diwacanakan. Saat itu, disebutkan di Palangka Raya (Kalimantan Tengah)," kata Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor kepada merdeka.com usai peresmian Gereja Katedral Santa Maria di Samarinda, Selasa (30/4).

Isran menerangkan, seiring waktu, mulai Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi rencana itu kembali mencuat.

Lantas bagaimana dengan Kabupaten PPU yang masuk opsi di Kalimantan Timur? "Kalau saya bicara nanti dibilang terlalu subyektif. Biarlah tim analisa, apakah mau di Kalimantan Tengah, cari daerah-daerah di atas permukaan laut minimal 25 meter supaya aman 2 abad ke depan. Kalau banjir, kita juga repot," terang Isran.

"Untuk lahan, Kaltim siap. Kalau saya mengusulkan di Bukit Soeharto kan itu milik negara, ketinggiannya jauh di atas. Fasilitias kita ada tol, ada 2 bandara internasional di Balikpapan dan Samarinda," tambah Isran.

Isran memperkirakan, areal di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto diperkirakan punya areal lebih luas. "Tidak ada yang tidak bisa direalisasikan. Asalkan keinginan tulus, jangan hiburan saja," jelasnya.

"Nanti ada tim teknis oleh Bapak Presiden yang akan melakukan evalauasi dan penelitian lebih detail, dari semua sumber areal lahan itu untuk kepentingan pusat pemerintahan negara. Pertimbangannya harus ada bandara yang representatif. Kalau di Bukit Soeharto, dekat Bandara Samarinda, dekat Sepinggan di Balikpapan. Balikpapan juga punya pelabuhan. Jadi, itu memang fasilitas pendukung," jelasnya.

Isran juga mengungkapkan alasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto bisa jadi opsi. "Itu bukan hutan lindung, tapi taman hutan raya. Biayanya murah, karena di sana kan tidak banyak penduduk. Kalaupun ada penduduknya, bukan pemilik areal yang ada sertifikatnya," demikian Isran.