Datangi Kodam II/SWJ, BPK Audit Keuangan Selama Sepekan
Merdeka.com - Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan pemeriksaan di Satuan Kodam II/Swj dan jajarannya selama satu pekan. Terhitung sejak 22 hingga 26 Februari 2021 mendatang.
Tim dari BPK RI itu dipimpin oleh Ketua Sub Tim, Yadiel Marcel berserta 2 orang anggotanya. Yadiel didampingi oleh Kolonel Inf Bayu Tirtiyanto dari Itjenad.
Sebelum memulai kegiatan pengawasan dan dan pemeriksaan itu, Kasdam II/Swj Brigjen TNI Muhammad Zamron memimpin entry meeting di Gedung A.H. Nasution Makodam II/Swj, Jl Jenderal Sudirman Km. 2,5 Palembang, Senin (22/2).
"BPK RI akan mengawasi dan memeriksa Laporan Keuangan Program Kerja dan Anggaran Kodam II/Swj TA 2020 selama satu minggu kedepan," kata Kasdam, Brigjen M. Zamron dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Senin (22/2).
Zamron menyambut baik tim BPK RI tersebut, dalam pidatonya pada entry meeting, dia mengatakan bahwa kegiatan pemeriksaan Tim BPK RI ini sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi Kodam II/Swj. khususnya pelaksanaan program kerja dan anggaran.
"Keberadaan Tim BPK RI pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi kontrol dan alat kendali bagi penyelenggaraan mekanisme kerja organisasi," ujarnya.
Dia pun memerintahkan seluruh Asisten dan para Dan/Kabalak jajaran Kodam II/Swj untuk membantu kelancaran tugas Tim BPK RI dengan menyiapkan data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan secara baik, lengkap dan transparan.
"Kita semua harus patuh terhadap seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
"Kepada Tim BPK RI, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas pemeriksaan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan," pesannya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya
Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca Selengkapnya