Datangi DPR, Perludem dan ICW tolak pilkada via DPRD

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Pilkada sebentar lagi bakal disidangkan dalam rapat paripurna di DPR. Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari Perludem, ICW, LIPI, Migrant Care dan lembaga lainnya turut mengawal jalannya pengesahan RUU Pilkada. Mereka dengan tegas menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Kami hadir, kami mengatakan masyarakat sipil tak tinggal diam, kami mengawasi perilaku mereka terkait voting mereka. Kami mencatat, merekam siapa yang mendukung dan menolak," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut Titi, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung rakyat diberikan kedaulatan untuk memilih merupakan pilihan yang ideal. Walaupun masih ada kekurangan, bukan berarti pilkada langsung otomatis dihapuskan.

"Kami mendukung pilkada langsung, kita kawal terus," tegas Titi.

Sementara itu, peneliti dari Indonesian Coreuption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru menyuburkan praktik-praktik korupsi. Abdullah menegaskan, sistem demokrasi di Indonesia akan semakin kuat bilamana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

"Ini momentum sejauh mana komitmen parlemen, DPR untuk menguatkan demokrasi atau melemahkan. Kami sengaja hadir untuk memberikan hak konstitusi warga, yaitu pemilu langsung," jelas Abdullah.

"Pemilu langsung lebih banyak memberikan manfaat, jangan dipangkas, jangan dibajak, proses di DPR harus sejalan dengan pemilih, ini yang kita kawal," tandasnya.