Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Datang ke KPK, politikus Demokrat minta penundaan pemeriksaan

Datang ke KPK, politikus Demokrat minta penundaan pemeriksaan Loby KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR Umar Arsal datang ke KPK pagi ini. Tidak sampai satu jam berada di KPK, politikus Partai Demokrat itu mengaku hanya menyerahkan surat kepada penyidik untuk menunda pemeriksaan.

Umar tiba sekitar pukul 08.45 WIB, Selasa (2/10). Hanya 25 menit berselang, Umar keluar lagi sekitar pukul 09.10 WIB. Dia mengaku kedatangannya terkait pemanggilan sebagai saksi untuk diperiksa terkait dugaan aliran dana dari proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.

"Saya datang untuk menyerahkan surat kepada penyidik soal penjadwalan ulang pemeriksaan. Hari ini saya harus menghadiri rapat paripurna di DPR," kata Umar.

Umar mengungkapkan, dalam surat panggilan KPK dia diminta menjelaskan soal Kongres Partai Demokrat. Namun karena hari ini tidak bisa menjelaskan panjang lebar, Umar berjanji akan datang lagi ke KPK untuk menjelaskan tudingan adanya aliran dana Hambalang.

Anggota DPR asal dapil Sulawesi Tenggara ini mengakui saat Kongres Demokrat menjadi koordinator tim pemenangan Anas Urbaningrum untuk wilayah Sulawesi.

"Itu (aliran uang) tidak benar, itu semua fitnah, dan saya akan jelaskan, semua yang dikeluarkan itu betul-betul biaya transportasi, pokoknya sangat wajar. Soal aliran dana tidak ada," pungkasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku
KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku

Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik

PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya