Merdeka.com - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution mengakui hadir dalam rapat penentuan nasib Bank Century, pada 21 November 2008 lalu. Rapat itu lah yang menentukan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Darmin mengaku saat itu hadir dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Pajak dan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Saya bukan hanya Dirjen Pajak waktu itu, saya juga komisioner dari LPS," ujarnya, usai diperiksa KPK, Selasa (1/10).

Namun, saat ditanya bagaimana pembahasan dalam rapat tersebut, Darmin menolak untuk menjelaskan. Menurutnya hal itu nanti akan dijelaskan di pengadilan.

"Ya itu nanti di pengadilan saja deh," ujarnya.

Darmin mengatakan, keterangan dirinya dalam rapat tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya di KPK maupun di DPR.

"Saya pada dasarnya diminta untuk memberikan kesaksian. Dulu sebenarnya ucapannya sudah disampaikan pada rapat-rapat dulu. Tapi kan itu harus dibuat jadi kesaksian, saya harus ucapkan lagi. Jadi intinya sebetulnya saya menyampaikan apa saja yang dulu saya sampaikan," paparnya.

Diketahui, dalam rapat 21 November 2008 yang diadakan di Gedung Kemenkeu, turut hadir pula para pejabat BI dan Kementerian. Di antaranya; Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu , Dirjen Pajak Darmin Nasution , Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani , Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany , Staf Ahli Hukum Presiden Marsilam Simanjuntak, dan Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto . Saat itu, Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian.

Dalam rapat tersebut, pihak BI bersikeras mengatakan jika Bank Century merupakan bank gagal yang berdampak sistemik dan harus segera ditolong oleh KSSK melalui LPS. Namun, para peserta lainnya, tidak sependapat dengan argumentasi dari BI.

Saat itu, Darmin selaku komisioner LPS dan Dirjen Pajak, menyatakan analisis dampak sistemik yang dipaparkan oleh BI, tidak terukur. Harus diperlukan perbandingan yang lain.

Pendapat Darmin mendapat dukungan dari Anggito Abimanyu yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan dan Fuad Rachmany saat itu selaku Ketua Bapepam LK.

Namun, setelah rapat itu, diadakan rapat tertutup oleh KSSK yang saat itu diketuai oleh Sri Mulyani. Setelah rapat itu, KSSK memutuskan untuk menurunkan persyaratan rasio kepemilikan modal sebuah bank (CAR) dari 80 persen menjadi 0 persen. Dengan cara itu akhirnya ditetapkan Bank Century diberikan FPJP.