Dari LSM sampai pengacara kondang gugat UU Pilkada ke MK

Merdeka.com - Belum genap seminggu disahkan dalam rapat paripurna DPR, sejumlah elemen masyarakat sudah mengajukan gugatan terhadap UU Pilkada lewat mekanisme DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagian para pemohon menilai pemilihan kepala daerah lewat mekanisme DPRD menciderai kedaulatan rakyat.

"DPRD bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga Pilkada lewat DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat," kata salah satu pemohon dari Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, usai menyerahkan berkas permohonan UU Pilkada, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/9).

Pemohon menilai, mekanisme Pilkada lewat DPRD menciptakan ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan undang-undang seperti Pasal 10 UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pasal 65 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU khusus daerah itu berbunyi pemilihan kepala daerah lewat langsung.

Pemohon melanjutkan ketentuan Pasal 3 UU Pilkada juga dianggap bertentangan dengan asas–asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengingkari prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis.

"Berdasarkan alasan itulah, maka Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 3 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945," kata dia.

Sebelumnya, sudah 10 pemohon yang mengajukan uji materi. Mereka adalah Supriyadi Widodo Eddyono, Wiladi Budiharga, Indriaswati D Saptaningrum, Ullin Ni'am Yusron, Anton Aliabbas, Antarini Pratiwi, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial).

Kelompok ini membawa berkas permohonan uji materi UU Pilkada, surat kuasa pemohon, dan daftar bukti dan bukti pemohon, masing-masing sebanyak 12 rangkap, serta soft copy permohonan pemohon sebanyak satu file. Permohonan tersebut diterima dan ditandatangani oleh perwakilan MK, yakni Agusniwan Etra.

Selain itu, pengacara kondang OC Kaligis pun ikut bereaksi terkait disahkannya UU Pilkada ini. Menurutnya, banyak makna demokrasi hingga kini yang salah diartikan.

"Perlu pendekatan filosofis dan historis supaya mendapat rumusan yang sesuai dan ideal," kata Kaligis usai menyerahkan berkas permohonan UU Pilkada, di Gedung MK.