Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 29 permohonan gugatan yang diajukan oleh 30 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sedangkan satu permohonan diputuskan untuk melakukan penghitungan ulang.

Putusan yang dikeluarkan oleh MK hanya mengabulkan satu pemohon atas nama La Ode Salimin dari Maluku Utara yang memberikan waktu 10 hari bagi KPU untuk melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS di kota Tual, Maluku Utara. Terkait pemberian waktu untuk penghitungan kembali terhadap La Ode Salimin, MK meminta KPU untuk melakukan penundaan pelantikan anggota DPD terpilih.

"Memerintahkan kepada KPU Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Plano. Selambatnya 10 hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum," kata ketua MK Hamdan Zoelva dalam persidangan, di kantor Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat Jakarta Pusat, Rabu (25/6).

Selain itu, MK mencatat terdapat 32 perkara PHPU DPD dari 19 provinsi dengan nomor perkara 01-16.PHPU-DPD.XII.2014 sampai dengan 32-02.PHPU-DPD.XII.2014. Sembilan belas provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Sebanyak 32 perkara PHPU tersebut kemudian menjadi 30 perkara karena permohonan yang diajukan oleh La Ode Sabri calon anggota DPD dari Sulawesi Tenggara, dan Nono Sampono, calon anggota DPD dari Provinsi Maluku dinyatakan permohonan keduanya tidak memenuhi syarat.

Sidang pembacaan putusan dihadiri oleh 9  hakim konstitusi di antaranya, Hamdan Zoelva sebagai Ketua dan Anggota, Arif Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indarti, Aswanto, Anwar Asman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams.