Dapat sertifikat gratis, ribuan warga Bogor diminta tak jual tanah
Merdeka.com - Sedikitnya 2.775 warga Kabupaten Bogor di empat desa Kecamatan Caringin dan Ciawi, menerima sertifikat tanah gratis dari Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan. Namun, mereka juga diminta menggarap lahan, dan tidak menjualnya buat dibikin tempat penginapan.
Penyerahan sertifikat gratis itu terkait program Reforma Agraria, digelar di Lapangan Santa Monika, Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor, Senin (30/5). Menurut Ferry, program reforma agraria berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Redjo Sari Bumi seluas 255,0770, masing-masing 234,4 hektar, Pemkab Bogor 5,6918 hektar, dan tanah kas desa seluas 4,2729 hektar (Tanah reforma agraria, tanah makam, dan lapangan olahraga), serta penataan jalan di Desa Pancawati, Cimande, Bojong Murni, dan Cibedug.
"Kami berharap masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan lahan untuk pertanian seperti sayuran, cabai, bawang tomat, padi dan lainnya, sehingga lahan ini tidak disalahgunakan atau dijualbelikan untuk dibangun seperti vila liar dan lainnya. Tentunya sebagai bentuk dukungan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor," kata Ferry.
Ferry menyatakan, hal itu dilakukan buat memakmurkan para petani, dengan cara memberikan kekuatan yuridis kepemilikan tanah masyarakat, serta mengendalikan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami melarang keras, minimal hingga sepuluh tahun mendatang, sertifikat tersebut tidak boleh dipindahtangankan. Selain itu kami juga melarang lahan tersebut dijadikan bangunan, karena tujuan kami adalah mengoptimalkan lahan pertanian. Jika ada yang terbukti melanggar, kami akan cabut kembali sertifikat kepemilikan tersebut," ujar Ferry.
Dalam kesempatan sama, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dia berharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan hubungan baik antara pengusaha dengan masyarakat sekitarnya, berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan.
"Masyarakat Desa Pancawati, Cimande, Cibedug, dan Bojong Murni selama 12 tahun menantikan sertifikat tersebut. Melalui program ini, kita bisa mempertegas batasan pemanfaatan tanah demi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Juga bisa mewujudkan kepastian hukum atas tanah sehingga dapat meminimalisir timbulnya sengketa dan konflik pertanahan," kata Nurhayati.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagikan Sertifikat Tanah di Bengkalis, Wamen Raja Juli: Mohon Dijaga Hasil Kerja Jokowi
Sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaKelakar Presiden Jokowi saat Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Grobogan: Ini Bisa "Disekolahkan"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaSerahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat
Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Serahkan Sertifikat Tanah NU dan Muhammadiyah, Wamen Raja Juli: Keduanya Tulang Punggung Bangsa
Sertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.
Baca SelengkapnyaBerkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaPR dari Jokowi untuk Presiden Selanjutnya: Selesaikan 126 Juta Sertifikat Tanah di 2025
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca Selengkapnya