Merdeka.com - Peneliti ICW hari ini mendatangi Kemendikbud. Tujuannya mendapatkan informasi soal dana dan jumlah RSBI yang ada di Indonesia. Dari sini nantinya ICW, bisa memutuskan apakah Kemendikbud konsisten dengan putusan MK soal dihapuskannya RSBI.

"Kita datang untuk meminta informasi rincian nama satuan pendidikan jenjang apa yang menyelenggarakan RSBI/ SBI, kita minta rincian program dana APBN yang sudah dikucurkan. Baik yang dikelola Kementerian dan ke sekolah. Untuk memantau program RSBI. Apakah seperti yang diamanatkan MK," kata peneliti ICW, Febri Hendri di Kemendikbud, Jakarta, Senin (14/1).

Dari Kemendikbud, ICW nantinya akan menyambangi BPK untuk mendesak agar BPK melakukan audit pasca putusan MK. Sehingga nantinya bisa diketahui apakah dana RSBI/SBI dipakai yang bahkan bisa merujuk pada tindakan korupsi.

"Kalau seandainya BPK turun audit dan ada ketemu dana, itu melawan hukum. Kalau BPK audit di sini, di sekolah ketemu uang masih dibelanjakan gimana?" tegas Febri lagi.

Oleh karena itu, ICW pun mendesak Kemendikbud dan juga sekolah segera menghentikan program yang memakai dana RSBI. Jika tidak, ICW pun mengancam akan melaporkannya ke polisi terkait tindak pidana korupsi.

"Yang banyak kontrak sekolah sister school, kontrak dengan kurikulum luar negeri itu harus dihentikan, atau paling banyak honor guru. Dana ini kita memantau, kalau ada (pelanggaran) kita lapor polisi," tutup Febri.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menghapuskan pasal 50 ayat 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar hukum pembentukan RSBI dan SBI. Untuk itu beberapa sekolah yang memakai sistem tersebut dipastikan menghentikan kegiatan operasional maupun belajar mengajar.