Daftar Kekayaan Terbaru Para Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Menjadi seorang penyelenggara negara sudah sepatutnya mempublikasi harta kekayaan mereka. Langkah ini sebagai bentuk transparansi penyelenggara negara atas jabatan yang diembannya.
Dasar hukum bagi penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka yaitu Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Untuk periode 2021-Maret 2022, sejumlah jajaran menteri kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin memperbarui harta kekayaan mereka, berikut daftarnya;1. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Rp425 miliar hutang Rp72 miliar
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD Rp1,6 miliar
3. Muhadjjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp66,249 miliar, hutang Rp0
4. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rp716 miliar, hutang Rp12 miliar
5. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Rp2,032 triliun, hutang Rp8 miliar
6. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp10,617 triliun, hutang Rp289 miliar
7. Erick Thohir, Menteri BUMN, Rp2,319 triliun hutang Rp165,14 miliar
8. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Rp180,358 miliar, hutang Rp0
9. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama, Rp11,774 miliar, hutang Rp300 juta
10. Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM Rp 23,192 miliar
11. Tito karnavian -
12. Pratikno -
13. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Rp58,048 miliar, hutang Rp9,215 miliar
14. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Rp1,175 triliun, hutang Rp193 miliar
15. Retno Lestari Marsudi, Menteri Luar Negeri, Rp28,518 miliar, hutang Rp0
16. Tri Rismaharini, Menteri Sosial, Rp15,379 miliar, hutang Rp506 juta
17. Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan, Rp18,249 miliar hutang Rp0
18. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Rp197,466 miliar hutang Rp116,972 miliar
19. Arifin Tasrif, Menteri ESDM Rp53,497 miliar hutang Rp0
20. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Rp41,284, hutang Rp1
21. Mochamad Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR Rp20,940 miliar, hutang Rp4,039 miliar
22. Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian Rp19,615 miliar, hutang Rp0
23. Jhony Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi -
24. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp5,268 miliar hutang Rp0
25. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Rp2,948 triliun hutang Rp0
26. AbdulHalim iskandar, Menteri Desa Rp9,522 miliar, hutang Rp351,167 juta
27. Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Pertanahan Nasional, namun LHKPN masih tercatat sebagai Panglima TNI 2020, Rp20,565 miliar
28. Suharso Monoarfa, Bappenas, Rp73,064 miliar hutang Rp26,901 miliar
29. Tjahjo Kumolo, Menpan-RB ARp6,294 miliar
30. Bahlil Lahadalia, Kementerian Investasi atau Kepala BKPM Rp301,459 miliar
31. Zainudin Amali, Menteri Pendidikan dan Olahraga, Rp20,579 miliar hutang Rp0
32. I Gusti Ayu Bintang Darmavati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak -
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaIni Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya